makna pembangunan nasional

Makna pembangunan nasional

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun

tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha

pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang

setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan,

penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam

konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro 2004: 21). Sesuai dengan

tujuan pembangunan tersebut pembangunan suatu negara boleh dikatakan tidak

berhasil apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan

pendapatan serta menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan

tolok ukur ekonomi saja melainkan juga harus didukung oleh indikator-indikator

sosial (non ekonomi), antara lain seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan,

kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan

perumahan . Selanjutnya menurut Todaro, ada tiga nilai inti dari pembangunan

yaitu :

31

32

1. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan

dasar (basic needs) yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan

dan keamanan.

2. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya, yaitu diartikan sebagai adanya

dorongan-dorongan dari diri sendiri untuk maju , untuk menghargai diri

sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar

sesuatu.

3. Kebebasan dari sikap menghamba, kemerdekaan atau kebebasan di sini

hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak

sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek- aspek materiil dalam

kehidupan

Lebih lanjut Todaro menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang

sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan

mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi

nasional, di samping mengejar akselarasi pertumbuhan ekonomi, penanganan

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Sen dalam Ackerman (2000: 154-155) berpendapat bahwa

kapabilitas untuk dapat berfungsi (capabilities to function) adalah yang paling

menentukan status miskin atau tidaknya seseorang. Selanjutnya menurut Sen

pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan

akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas

kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati. Dengan demikian tingkat

kemiskinan tidak dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas

seperti pemahaman konvensional; yang paling penting bukanlah apa yang

33

dimiliki seseorang ataupun kepuasan yang ditimbulkan dari barang-barang

tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan barangbarang

tersebut. yang berpengaruh terhadap kesejahteraan bukan hanya

karakteristik komoditi yang dikonsumsi, seperti dalam pendekatan utilitas, tetapi

manfaat apa yang dapat diambil oleh konsumen dari komoditi-komoditi tersebut

(Todaro, 2004: 22). Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan

pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu : 1. Berkembangnya

kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), 2.

Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan

3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from

servitude).

Sementara itu Swasono (2004 a.: 13) dalam bukunya berjudul Kebersamaan

dan Asas Kekeluargaan mengatakan Pembangunan ekonomi berdasarkan

Demokrasi Ekonomi adalah pembangunan yang partisipatori dan sekaligus

emansipatori. Selanjutnya Swasono mengatakan bahwa pembangunan ekonomi

bukan saja berarti kenaikan pendapatan, tetapi juga kenaikan pemilikan

(entitlement). Pembangunan ekonomi bukan hanya koelie yang naik upah /

gajinya, tetapi adalah meningkat / meluasnya pemartabatan, pengingkatan nilaitambah

ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial-kultural, sang koelie menjadi

mitra usaha dalam system triple co, yaitu co-owwnership (ikut memiliki), codetermination

(ikut menggariskan wisdom) dan co-responsibility (ikut

bertanggungjawab)

34

Dengan demikian :

“Development is social progress. Development is growth and

resdistribution., Development is expansion of people’s participation

and emancipation, development is expansion of people’s

creativity, development is people’s entitlement. Development

produces economic added- value and at once socio-cultural addedvalue

as well"

Menurut Human Development Report (2000: 3 b.) menyatakan:

“Development should begin with the fulfillment of the basic

material needs of an individual including food, clothing, and

shelter, and gradually reach the highest level of self-fulfillment.

The most critical form of self-fulfillment include leading a long and

healthy life, being educated, and enjoying a decent standard of

living. Human development is a multidimensional concept

comparising four demension, economic, social-psyhological,

political and spiritual.

Oleh karena itu pembangunan manusia tidak hanya mencakup pemenuhan

kebutuhan pokok saja, melainkan merupakan konsep multidemensi; yaitu

gabungan antara 4 demensi; demensi ekonomi, sosial-psichologi, politik dan

spiritual.

2.1.1.1. Tujuan Inti dan Strategi Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu

masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi

proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba

lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat

minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 24)

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam

barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan,

kesehatan dan perlindungan keamanan.

35

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan

pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,

perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilainilai

kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk

memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati

diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta

bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari

belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap

orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan

yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Dalam relevansinya dengan Pembangunan Nasional Dimensi

Pembangunan Nasional menurut Swasono, (2005: 22) adalah merupakan suatu

prosesdaridemokrasi baik secara politik (political democratization), sosial

maupun ekonomi (economic democratization) untuk mencapai kemajuan

(progress), kebebasan (freedom) serta mengurangi hambatan (elimination of

freedom), di mana proses ini juga merupakan proses dari humanisasi.Di samping

itu menumbuhkan pendapatan nasional (Growth) melalui penciptaan lapangan

kerja untuk mengurangi bahkan menghapus pengangguran dan kemiskinan.

Dengan demikian masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya / basic

needs (ILO, 1976, dalam World Development Report,1995) serta negara mampu

menjamin hajad hidup orang banyak (Hatta, 1967). Sementara itu menurut

Rostow dalam Arief (1998: 21) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses

yang menimbulkan perubahan dalam kehidupan perekonomian, politik dan sosial

36

masyarakat. Adapun proses pembangunan menurut Rostow terdiri dari 5 tahap

yaitu: 1. tahap masyarakat tradisional. 2 tahap prasayarat tinggal landas (precondation

to take of), 3 tahap tinggal landas (take off), 4 Tahap gerakan kearah

kedewasaan (maturity), 5 Tahap konsumsi tinggi (mass consumption).

Selanjutnya Rostow memfokuskan anlisisnya pada tahap tinggal landas. Proses

tinggal landas terjadi pada dua situasi system kemasyarakatan; yaitu pada sistem

masyarakat yang sudah ada dan teratur (settled society) dan pada sistem

kemasyarakatan yang baru saja berdiri (newly settled society)

Menurut Swasono (2005: 23) dasar strategi pembangunan nasional Indonesia

meliputi:

1. Transformasi sosial ekonomi, Pasal 33 dan Pasal 27 (Ayat 2) UUD 1945

3. Meraih nilai-tambah ekonomi, dan sekaligus nilai-tambah sosial-kultural

dan nilai-tambah ketahanan nasional.

4. Dignity, proses mencapai kecerdasan hidup bangsa.

5. Memperkukuh national intergration

6. Pancasilanisasi: Menjadi Tuan di Negeri Sendiri (bukan lagi ein Nation

von Kuli und Kuli unter den Nationen).

Sejak dideklarasikan pada KTT Perserikatan Bangsa Bangsa, pada tahun

2000, Tujuan Pembangunan Milennium (Milennium Development Goal /MDG)

menjadi acuan bagi pembangunan baik oleh negara maju maupun negara

berkembang. Ada 8 goal / tujuan yang hendak dicapai yaitu (Human Development

Report 2003 : 1-2) :

1. Eradicate extreme overty and hungger

2. Achieve universal primary education.

3. Promote gender equality and empowerment

4. Reduce child mortality

5. Improve maternal health

6. Combat HIV / AIDS, malaria and other disease

7. Ensure invironmental sustainability

8. Develop a global partnership for development.

37

Adapun tujuan Pembangunan Milennium yang diterapkan di Indonesia meliputi

8 tujuan (Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals

Indonesia 2005: 45) yaitu :

1. Menaggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan.

Dengan target :

a. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkatannya di bawah $ 1

per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015

b. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi

setengahnya antara tahun 1990-2015

2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semuanya.

Dengan target :

Memastikan pada tahun 2015 semua anak di manapun, laki-laki

maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Dengan target : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan

dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak

lebih dari tahun 2015

4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Dengan target : Menurunkan angka kematian balita sebesar dua

pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu.

Dengan target : Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya

antara tahun 1990-2015.

6 Memerangi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Lainnya

Dengan target :

a. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya

jumlah kasus baru pada 2015

c. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah

kasus malaria dan penyakit lainnya.

7. Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Dengan target :

a. Memadukan prisip-prinsip pembangunan berkelanjutan

dengan kebijakan dan program nasional.

b. Penurunan sebesar separuh penduduk tanpa akses terhadap

sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas

sanitasi dasar pada tahun 2015.

c. Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk

miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

2.1.2. Teori Kesejahteraa Masyarakat, Kriteria Keluarga Sejahtera dan

Konsep Kemiskinan.

38

2.1.2.1. Teori kesejahteraan masyarakat dan Kriteria keluarga sejahtera

Sen, (2002: 8) mengatakan bahwa welfare economics merupakan suatu

proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh

kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat

kehidupan (levels of living), pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs

fulfillment), kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human

development). Selanjutnya Sen, A. (1992: 39-45) lebih memilih capability

approach didalam menentukan standard hidup. Sen mengatakan: the freedom or

ability to achieve desirable “functionings” is more importance than actual

outcomes.

Nicholson (1992:177), mengemukakan prinsipnya mengenai kesejahteraan

sosial; yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum tercapai bila tidak ada

seorangpun yang dirugikan.

Sementara itu Bornstein dalam Swasono, mengajukan “ performance

criteria “ untuk social welfare dengan batasan- batasan yang meliputi ; output,

growth, efficiency, stability, security, inequality, dan freedom, yang harus

dikaitkan dengan suatu social preference.(Swasono 2004, b: 23). Sedangkan

Etzioni, A. (1999: 15) , mengatakan bahwa privacy is a societal licence, yang

artinya privivacy orang-perorangan adalah suatu mandated privacy dari

masyarakat, dalam arti privacy terikat oleh kaidah sosial. Dengan demikian

kedudukan individu adalah sebagai makhluk sosial yang harus ditonjolkan dalam

ilmu ekonomi utamanya dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan menuju

kesejahteraan masyarakat.

39

Menurut BKKBN (Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

Kesejahteraan keluarga digolongan kedalam 3 golongan; yaitu :

Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama

2. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

3. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah / pergi/bekerja /

sekolah.

4. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

5. Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa

kesarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur

2. Paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur

3. Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru

4. Luas lantai paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni

5. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat

melaksanakan tugas

6. Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.

7. Anggota keluarga umur 10 – 60 th. bisa baca tulis latin

8. Anak umur 7 – 15 th. bersekolah

9. PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi

Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama

2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung

3. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi

4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat dilingkungan tempat

tinggal.

5 Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.

6. Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio.

7. Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi :

1. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan

2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi

masyarakat

40

2.1.2.2. . Konsep dan definisi kemiskinan

Memerangi kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan

ekonomi. Secara umum kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang

untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik (Tjiptoherijanto,1997: 76).

Menurut Lewis, A. (dalam Suparlan, 1993: 5), memandang kemiskinan dan cirricirinya

sebagai suatu kebudayaan atau sebagai suatu sub kebudayaan dengan

struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang

diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga.(Suparlan, 1993: 4–5).

Pandangan ini menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan di negara-negara

modern bukan hanya menyangkut masalah kelumpuhan ekonomi, masalah

disorganisasi atau masalah kelangkaan sumber daya, melainkan di dalam

beberapa hal juga bersifat positif karena memberikan jalan ke luar bagi kaum

miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Selanjutanya Lewis,

mendefinisikan kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau

penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap

kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat

individualistis, dan berciri kapitalisme.

Kebudayaan Kemiskinan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi

rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran

bahwa mustahil dapat meriah sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai

dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Sekali kebudayaan tersebut tumbuh, ia

cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya

terhadap anak-anak. Kemiskinan menurut Suparlan (1993: 3), adalah suatu standar

tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada

41

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang

umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah

ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral

dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Kadir, (1993: 5) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan

yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak

bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan

terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka.

Sehingga akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk

berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Mubyarto, (1990: 159) , golongan miskin adalah golongan

yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja

dan angka kematian balita. Menurut Salim (1984: 61), mendifinisikan

golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah karena

rendahnya produktifitas, di mana rendahnya tingkat produktifitas disebabkan

oleh :

1. tidak memiliki asset produksi

2. lemah jasmani dan rohani.

Simanjuntak, .(1993), berpendapat bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang

tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makan, pakaian, perumahan,

kesehatan, perumahan, kesehatan dengan memadai.

Menurut World Health Organization, (world Bank,1995), kemiskinan

ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat

memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat

42

dikatakan timbul karena pendapatan yang rendah, namun demikian ada negara

yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi tingkat kemiskinannya

juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatanya kurang merata.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita

suatu masyarakat, semakin kecil proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah

garis kemiskinan. Namun perlu diingat bahwa di samping tergantung pada

pendapatan perkapita, besarnya persentase penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan tergantung juga pada distribusi pendapatan. Semakin tidak merata

distribusi pendapatan semakin besar pula penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan atau semakin tinggi persentase penduduk yang miskin.

Distribusi pendapatan Indonesia tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan

distribusi pemilikan modal per provinsi yang kurang atau bahkan tidak merata.

Sebagian terbesar dana yang tersedia terkonsentrasi di Jawa; yaitu 64% dikuasai

DKI, 8% dikuasai Jawa Timur (6% di antaranya berada di Surabaya dan 2%

tersebar di 36 daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur), 6% berada di Jawa –

Barat 5,5% berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan

selebihnya (16,5%) tersebar di seluruh provensi di luar Jawa, (Zadjuli, 1993: 6).

2.1.3. Ciri-ciri dan Ukuran Kemiskinan

2.1.3.1. Ciri-ciri kemiskinan

Ciri – ciri kemiskinan pada umumnya dipaparkan sebagai berikut :

a. Salim (1984: 63.) memberikan ciri – ciri kemiskinan sebagai berikut :

1. mereka yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah,

modal dan keterampilan)

2. tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan

kekuatan sendiri.

43

3. rata-rata pendidikan mereka rendah.

4. sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai

buruh tani. yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia

muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah.

b. Menurut Juoro, (1985: 8), golongan miskin yang tinggal di kota ialah

mereka yang hidup di suatu perekonomian yang biasa disebut slum.

Mereka bukanlah gelandangan karena mempunyai pekerjaan, tempat tinggal,

aturan hidup bermasyarakat dan memiliki aspirasi.

c. Menurut Tumanggor dalam Ismail (1999: 3), cirri-ciri masyarakat yang

berpengahasilan rendah / miskin adalah :

1. pekerjaan yang menjadi mata pencarian mereka umumnya merupakan

pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar.

2. nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah

jam kerja yang mereka gunakan

3. nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli

kebutuhan pokok sehari-hari.

4. karena kemampuan dana yang sangat kurang, maka untuk rekreasi,

pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian semuanya

itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali.

Selain ciri-ciri kemiskinan seperti tersebut di atas, kemiskinan sering juga

digolongkan dalam beberapa macam kemiskinan. Di antaranya adalah ke dalam

dua macam kemiskinan yaitu; kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan

tingkat pendapatan orang perseorangan atau keluarga dengan tingkat pendapatan

yang dibutuhkan untuk memperoleh Kebutuhan Dasar Minimum (KDM).Di

sini tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan

miskin dan tidak miskin atau disebut sebagai Garis Kemiskinan. Perkiraan Garis

Kemiskinan dengan menggunakan konsep KDM ini merupakan suatu yang statis

sifatnya. Perkembangan Garis Kemiskinan biasanya disesuaikan menurut indeks

kemiskinan, di mana tingkat kehidupan penduduk miskin sama sekali tidak

44

mengalami perubahan, sementara itu golongan penduduk yang lain tingkat

kehidupannya telah meningkat. Kesulitan utama dalam konsep Kemiskinan

Absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena

kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja melainkan

juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor lainnya.

Konsep kemiskinan relatif didasari kenyataan bahwa orang yang sudah

mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum

tidak selalu berarti “ tidak miskin “. Sekalipun pendapatan telah mencapai

tingkat kebutuhan minimun, namun apabila pendapatan orang tersebut masih jauh

lebih rendah daripada masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih dalam

keadaan miskin.

Sementara itu menurut Azhari (1992: 32), menggolongkan kemiskinan

kedalam tiga macam kemiskinan yaitu :

1. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka

jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat tehnologi yang sangat

rendah. Termasuk didalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk

yang melaju dengan pesat di tengah- tengah sumber daya alam yang tetap.

2. Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur

sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan

sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat

anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan

fasilitas- fasilitas secara merata. Dengan perkataan lain kemiskinan ini

tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani

ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta

pesta adat lainnya.termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk

yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorentasi kemasa depan.

45

2.1.3.2. Ukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan ada beberapa konsep atau ukuran, diantaranya

adalah :

a. Menurut Azizy, A.Qodri dalam Zadjuli (2007), ukuran garis kemiskinan

ataupun garis kemakmuran menurut Islam dapat dianalisis melalui:

1. penerimaan sebagai berikut:

Y r = C r + S + T + (X – M) + Z r .

di mana: Y r = jumlah penerimaan/pendapatan

C r = pendapatan sektor keluarga

S = saving

T = tax

X = expor

M = impor

Z r = zakat, infaq dan shodaqoh

3. pengeluaran sebagai berikut:

Y e = C e + I + Ge + (X – M) + Ze

di mana: Y e = jumlah pengeluaran

C e = pengeluaran sektor keluarga

I = investasi swasta

G e = pengeluaran pemerintah

M = impor

Z e = pengeluaran zakat, infaq dan shodaqoh.

Untuk menentukan garis kemiskinan/garis kemakmuran dapat digambarkan

secara grafis pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Sumber : Zadjuli, Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Ekonomi Islam

Di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Gambar 2.1: GARIS KEMISKINAN DAN KEMAKMURAN

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

30

25

20

15

10

Ci d cp 1991

Ci f cp 2004

Co d cp 1991

Co f cp 2004

NS

NS

G Kma Yc1 = Co +

G Kma Yc1= Co +

G Kml

G Kml

Y (juta Rp)

Tahun

46

MENURUT ISLAM

Keterangan: Y = Gross National Product

C0 = Autonomous National Consumption

Ci = Induced National Consumption

NS = 1 Nishaf = 94 gram emas murni

G Kma = Garis kemakmuran

G Kmi = Garis Kemiskinan

b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemiskinan diukur dengan menggunakan dasar kebutuhan fisik minimal

(physical quality of life index).

c. Menurut Bank Dunia

Suatu masyarakat dikategorikan miskin apabila pendapatan per kapitanya

setara dengan 1/3 dari pendapatan nasional per kapita.

d. Menurut BAPPENAS Tahun 1990, kemiskinan diukur dengan menggunanakan

ukuran dasar barang setara dengan 30 Kg beras per kapita per bulan

untuk masyarakat perkotaan (Zadjuli, 1993: 9).

e. Ukuran kemiskinan juga sering dihubungkan dengan Kebutuhan layak

Hidup (KHL) per kapita atau Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) per

kapita Masyarakat. (BPS: 2001)

2.1.4. Kualitas Hidup ( quality of life )

Menurut United Nation Devevelopment Programme (UNDP) tahun 1990,

pembangunan manusia baik di tingkat global , tingkat nasional maupun daerah

ditekankan pada pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan

manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat

pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang mengutamakan

pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada

47

akhirnya akan menguntungkan manusia, Di sini pembangunan manusia

memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup

semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat

pada semua tahap pembangunan.Konsep pembangunan manusia adalah (Laporan

Pembangunan Manusia , BPS 2001 ):

“ Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan

yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur

panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif ”

Konsep pembangunan manusia ini kelihatannya sederhana akan tetapi seringkali

terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta

dan uang, bahkan seringkali manusia tidak lagi dianggap sebagai asset yang perlu

diberdayakan melainkan dianggap sebagai beban pembangunan (Swasono, 2001).

Pada hakekatnya pembangunan manusia dan hak asasi manusia mempunyai

kesamaan visi dan tujuan, (Human Development Report 2000: 1) yaitu untuk :

1. Kebebasan dari diskriminasi berdasarkan jender, ras, etnis, asal

negara atau agama

2. Kebebasan dari kekurangan untuk dapat menikmati kehidupan yang

layak.

3. Kebebasan untuk berkembang dan mengembangkan potensinya.

4. Kebebasan dari rasa takut dari ancaman terhadap keselamatan diri

penyiksaan, penangkapan yang sewenang – wenang dan tindakan

kekerasan lainnya.

5 . Kebebasan dari ketidakadilan dan penyimpangan hukum.

6. Kebebasan untuk berfikir, berbicara dan berprestasi dalam

pembuatan keputusan serta berserikat.

7. Kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa

ekploitasi.

Paradigma Pembangunan manusia mempunyai empat komponen (Human

Develop ment Report 2000: 12) yaitu :

a. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya

dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan

48

lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan

bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan.

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama.Semua hambatan

terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga

semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari

keuntungan dari peluang yang tersedia.

c. Keberlanjutan.

Akses terhadap peluang /kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk

generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua

bentuk sumber daya: fisik, manusia, alam harus dapat diperbaharui.

d. Pemberdayaan.

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya sematamata

(dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisi -

pasi penuh dalam Pengambilan keputusan dan proses yang mempe -

ngaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan manusia lebih jauh diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup manusia, serta kemandirian (self-empowerment) secara

berkelanjutan.

2.1.5. Teori Ketenagakerjaan

Masalah yang sering timbul dalam ketenagakerjaan adalah terjadinya

ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja (supply of labor) dan

permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) pada tingkat upah tertentu.

Ketidakseimbangan ini dapat berupa exess supply of labor, yaitu apabila

penawaran lebih besar daripada permintaan akan tenaga kerja, atau terjadi exess

demand for labor, yaitu apabila terjadi permintaan akan tenaga kerja lebih besar

daripada penawaran akan tenaga kerja.

Lewis, A dalam Todaro (1985: 66) mengemukakan teorinya mengenai

ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan

masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap

pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis

49

mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang

berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional.. Sektor tradisional tidak

hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor

informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan).

Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama

berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman

ketenagakerjaan.. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri

(sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di

pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan

tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran

pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya

kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan,

dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern

berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu

banyak.(Todaro, 2004: 132)

2.1.5.1. Tingkat Upah.

Sebagaimana halnya dengan harga barang-barang dan jasa-jasa, harga tenaga

kerja atau yang lebih dikenal dengan upah , tinggi rendahnya ditentukan oleh

permintaan pasar dan penawaran pasar akan tenaga kerja. Dipandang dari sumber

daya manusia secara keseluruhan , tingkat upah atau wage rate ditentukan oleh

kurva permintaan akan tenaga kerja agregatif dan kurva penawaran akan tenaga

kerja agregatif. Di mana kurva permintaan akan tenaga kerja agregatif adalah

50

kurva yang menggambarkan jumlah-jumlah tenaga kerja per satuan waktu yang

diminta oleh masyarakat pada berbagai kemungkinan tingkat upah nyata.

Tingkat upah nyata atau upah riil (real wage rate) adalah tingkat upah yang

dinyatakan dengan tingkat harga konstan, sedangkan tingkat upah nominal adalah

tingkat upah berdasarkan harga pasar pada saat upah diterima.

Hubungan antara tingkat upah riil dengan tingkat upah nominal menurut BPS

dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut :

W =

H

w

Di mana :

W = tingkat upah nyata

w = tingkat upah nominal

H = tingkat harga

Dalam menghitung upah minimum dan upah layak minimum menurut

Zadjuli (2005: 14), perlu diperhatikan beberapa dasar perhitungan sebagai berikut:

a. Proporsi pengeluaran ideal mengikuti Kebutuhan Hidup Minimum

(KHM) sesuai dengan konsep ILO (International Labor

Organization)

b. Pengeluaran untuk mengembalikan energi yang dipakai harus

diganti

c. Upah murni adalah (1: 0,6254) = 1,5989766 kali pengeluaran

untuk makan dan minum per kapita rata-rata, tidak termasuk

pengeluaran untuk keperluan rokok dan tembakau.

51

d. Upah minimum adalah sama dengan nilai penggantian energi

pekerja yang dipakai untuk bekerja ditambah dengan upah murni

pekerja itu sendiri.

e. Upah layak minimum adalah sebagai berikut (Zadjuli, 2005: 15-

17) :

i. Pekerja lajang Upah Layak Minimum = Upah Minimum

ii. Pekerja nikah tanpa anak = 2 x Upah Minimum

iii. Pekerja nikah dengan anak :

iv. Satu = 3 x Upah Minimum

v. Dua = 4 x Upah Minimum

vi. Tiga atau lebih = 5 x Upah Minimum

Untuk Jawa Timur, Upah Layak Minimum tahun 2005 seharusnya

adalah :

a. Pekerja Lajang = Rp 425.541,-

b. Pekerja nikah tanpa anak = 2 x Rp 425.541,- = Rp 851.082

c. Pekerja nikah dengan satu anak = 3 x Rp425.541,- = Rp 1.276.622,-

d. Pekerja nikah dengan dua anak = 4 x Rp 425.541,- = Rp 1.702.163,-

e. Pekerja nikah dengan tiga anak = 5 x Rp 425.541,- = Rp 2.127.704,-

2.1.6. Teori Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar di samping faktor

Kelahiran dan Kematian yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Di negaranegara

yang sedang berkembang migrasi secara regional sangat penting untuk

dikaji secara khusus, mengingat meningkatnya kepadatan penduduk yang pesat di

daerah-daerah tertentu sebagai distribusi penduduk yang tidak merata.

Definisi migrasi dalam arti luas menurut .Lee, S.Everett. (1991: 7); migrasi

adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen.Tidak ada

pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan

itu bersifat suka rela atau terpaksa; serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi

dalam negeri dan migrasi ke luar negeri. Jadi pindah tempat dari satu temapt

tinggal ke tempat tinggal lain hanya dengan melintasi lantai antara kedua ruangan

52

itu dipandang sebagai migrasi, sama seperti perpindahan dari Bombay di India ke

Cedar Rapids di IOWA meskipun tentunya sebab-sebab dan akibat-akibat

perpindahan itu sangat berbeda Tidak semua macam perpindahan dari satu tempat

ketempat lain dapat digolongkan kedalam definisi ini; yang tidak dapat

digolongkan misalnya pengembaraan orang nomad dan pekerja-pekerja musiman

yang tidak lama berdiam di suatu tempat, atau perpindahan sementara.

2.1.6.1. Push and Pull Factor Theory (Lee,S.Everett)

Menurut Lee,S.Everett (1991: 9), faktor-faktor yang mendorong terjadinya

migrasi ada 4 Faktor migrasi ; yaitu :

a. faktor-faktor yang terdapat di daerah asal

b. faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan

c. penghalang antara dan

d. faktor-faktor pribadi.

Menurut Lee, dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi

orang untuk tinggal atau menetap di situ atau menarik orang untuk pindah ke situ,

atau ada faktor-faktor lain yang memaksa mereka untuk meninggalkan daerah

itu.Faktor-faktor tersebut digambarkan dalam diagram berbentuk tanda + dan - ,

sedangkan faktor-faktor yang pada dasarnya tidak berpengaruh sama sekali

terhadap penduduknya digambarkan dengan tanda 0. Beberapa faktor itu

mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, sedangkan ada faktor

berpengaruh yang berbeda terhadap seseorang. Sebagai suatu contoh hampir

semua orang senang dan tertarik untuk bertempat tinggal di daerah yang nyaman

udaranya, ada juga orang yang tidak memilih tempat yang mempunyai fasilitas

53

pendidikan dan kesehatan yang bagus namun biaya hidup mahal, sebagian orang

yang kaya akan memilih tinggal di situ. Sementara bagi orang yang hidup sendiri

mungkin tidak terpengaruh untuk tinggal di tempat itu, karena tidak ada anak

yang harus disekolahkan.

Dari keempat faktor pendorong terjadinya migrasi , tiga faktor pertama

secara skematis dapat digambarkan sebagai Gambar 2.2 sebagai berikut (Lee,

S.Everett, 1991: 8-9):

Penghalang antara

Tempat / Daerah Tempat/Daerah

Tujuan

Keterangan : + Faktor penarik

- Faktor pendorong

0 Faktor yang netral

Sumber : Lee, S. Everett, 1991, Teori Migrasi, terjemahan oleh Hans Daeng,

Hlm.9.

Gambar 2.2. : FAKTOR TEMPAT /DAERAH ASAL DAN TEMPAT /

DAERAH TUJUAN SERTA PENGHALANG-ANTARA

DALAM MIGRASI

2.1.6.2. Expected Income Theory (Todaro)

Berangkat dari asumsi bahwa migrasi terutamanya merupakan fenomena

ekonomi, Todaro (1985: 71) merumuskan bahwa migrasi berkembang

dikarenakan terjadinya perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dengan

pendapatan yang diperoleh di pedesaan dan perkotaan.

+

o - o

-

o + o -

o - + o

+ - o -

+ -

o - o +

+

o - o

o + -

+ - +

- + o

o -

+ o

+ o -

54

Sekalipun dasar keputusan untuk migrasi tidak selalu rasional, namun Todaro

mengasumsikan bahwa keputusan migrasi adalah fenomena ekonomi yang

rasional. Model migrasi menurut Todaro ini dikenal dengan Expected income of

rural- urban migration.

Menurut Todaro (1985: 75) karakteristik dasar dalam migrasi adalah sebagai

berikut :

1. dorongan utama migrasi adalah pertimbangan ekonomi yang rasional

terhadap segala keuntungan dan kerugian.

2. keputusan migrasi lebih bergantung kepada harapan daripada perbedaan

upah riil sesungguhnya yang terdapat di desa dan kota.

3. kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan di kota, berbanding

terbalik dengan tingkat pengangguran yang terdapat di kota itu.

4. tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan lapangan kerja di kota

adalah suatu hal yang logis.

Teori Todaro yang hanya berlaku untuk migrasi internal yaitu migrasi dari desa ke

kota ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

E(Wu) = Wu.(Eu/Lu)

Di mana : E(Wu) = harapan pendapatan (income) di kota

Wu = tingginya upah di kota

Eu = jumlah pekerjaan di kota

Lu = jumlah angkatan kerja

Menurut Sensus Penduduk tahun 1971, ternyata tidak satupun dari dua

puluh tujuh provinsi di Indonesia yang tidak mengalami perpindahan penduduk,

baik perpindahan masuk maupun perpindahan keluar.Perpindahan penduduk

seringkali diartikan sebagai migrasi, namun migrasi sendiri mempunyai artian

secara khusus. Menurut Munir, (2004: 55), Migrasi didefinisikan sebagai

perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke

tempat lain melampaui batas politik / negara ataupun batas administratif / batas

bagian dari suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang

relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

55

Dari definisi ini mengandung dua demensi yaitu demensi Waktu dan

demensi Daerah. Untuk demensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena

sulitnya menentukan berapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dapat

dianggap sebagai seorang migran. Namun demikian dalam praktik ukuran yang

dipakai adalah definisi yang ditentukan dalam Sensus Penduduk. Sebagai contoh

dalam Sensus Penduduk Th.1961, batasan waktu bagi penentuan migran adalah 3

bulan, sementara itu dalam Sensus Penduduk Th.1971 dan 1980 batasan waktu

yang digunakan adalah 6 bulan.

Untuk demensi daerah, secara garis besarnya dibedakan dalam kategori; yaitu

Migrasi Internasional dan Migrasi Intern. Migrasi Internasional adalah

perpindahan penduduk dari suatu negara ke nagara lain, sedangkan Migrasi Intern

adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya

perpindahan antar provinsi, antar kota, atau antar kesatuan administrasi.

Menurut batasan Sensus Penduduk 1961 dan 1980 Batasan Unit Wilayah bagi

migrasi di Indonesia adalah provinsi.

Sesuai dengan batasan Sensus Penduduk 1961 dan 1980 ada beberapa

jenis migras yaitu :

1. Migrasi Masuk (In Migration)

2. Migrasi Keluar (out Migration)

3. Migrasi Neto (Net Migration)

4. Migrasi Bruto (Gross Migration)

5. Migrasi Total (Total Migration)

6. Migrasi Semasa Hidup (Life Time Migration)

7. Migrasi Parsial (Partial Migration)

8. Arus Migrasi (Migration Stream)

9. Urbanisasi (Urbanization)

10. Transmigrasi (Transmigration)

56

2.1.6.3. Urbanisasi

Kata “ Urbanisasi _ atau “ urbanization _ didefinisikan oleh Munir ( 2004:

1) sebagai bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang

disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari

perluasan daerah kota. Urbanisasi dapat terjadi melalui dua cara yaitu;

perpindahan penduduk dari desa ke kota (rural urban migration) dan kedua

karena berubahnya daerah pedesaan yang karena beberapa faktor lambat laun

menjadi daerah perkotaan (Sinulingga, 1999: 70). Pada umumnya di negaranegara

maju tingkat urbanisasi sangat tinggi dibanding di negara- negara

berkembang. Di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat urbanisasi

mencapai hampir 80%, sedangkan di negara-negara berkembang urbanisasi

masih di bawah 40%. Di Indonesia urbanisasi baru mencapai 30,9% di

tahun 1990, sedangkan keseluruhan dunia mencapai 40% di tahun yang sama

(Sinulingga, 1999: 81).

2.1.6.4. Proses Urbanisasi

Proses urbanisasi di negara-negara maju dapat dikategorikan ke dalam 3 fase

yaitu : Fase pertama dimulai dari revolusi industri yang dipelopori oleh Inggris

pada abad 18. Pada era tersebut jumlah penduduk di kota dimulai kurang dari 20%

dari penduduk seluruhnya, dan berkembang menuju titik jenuh yaitu 80%. Selama

proses industrialisasi penduduk cenderung untuk tinggal di kota, sekalipun

demikian penduduk pedesaan tidak berkurang. Hal ini disebabkan oleh karena

pertumbuhan alamiah penduduk sangat tinggi. Rata-rata keluarga berukuran besar

57

dan struktur umur berbentuk piramida di mana penduduk usia muda jumlahnya

lebih banyak daripada penduduk berusia dewasa.

Pada fase ketiga, yaitu “post industry_ pada fase ini urbanisasi sudah menjadi

hal yang umum, pertumbuhan penduduk secara nasional adalah menimal, umur

rata-rata penduduk bertambah dan ukuran keluarga berkurang. Pada tahap ini

penduduk cenderung berpindah ke daerah pinggiran kota . Kota-kota besar mulai

kehilangan penduduknya karena berpindah ke pinggiran kota bersama

berpindahmya industri. De-urbanisasi ini kemudian menjadi masalah, dan negaranegara

maju berusaha untuk menguranginya agar investasi yang telah dibuat di

kota kota dapat dimanfaatkan dengan effisien.

Urbanisasi di negara-negara di Asia, utamanya di negara-negara bekas jajahan

(termasuk Indonesia) mempunyai konteks yang berbeda dengan negara maju.

Pertumbuhan penduduk kota tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonominya,

melainkan disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada

umumnya perpindahan penduduk dari desa ke kota dipengaruhi oleh 3 faktor

yaitu; faktor pendorong, faktor penarik dan faktor penghambat atau penghalang

(Lee, S.Everett1991: 9).

Faktor pendorong utama adalah kondisi daerah asal (pedesaan), di antaranya

adalah tekanan ekonomi, jumlah keluarga yang banyak, lapangan usaha dan

pekerjaan terbatas serta fasilitas hidup terbatas. Faktor penarik merupakan faktor

yang berasal dari kota yang meliputi : tersedianya berbagai fasilitas hidup yang

lebih baik, terbukanya lapangan usaha dan pekerjaan, tingkat upah dan gaji yang

relatif lebih daripada penghasilan di desa. Semua faktor-faktor ini menyebabkan

tingkat sosial ekonomi masyarakat perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan

58

masyarakat pedesaan dan hal ini menjadi daya tarik masyarakat desa untuk pindah

dari desa ke kota.

Faktor ketiga adalah faktor penghalang bagi para pendatang yang antara lain

meliputi : jarak antara kota dan desa cukup jauh serta kurang tersedianya alat

transportasi dan komunikasi di desa sehingga kota sulit terjangkau serta

pertimbangan-pertimbangan lain seperti ketidak pastian untuk meraih kehidupan

yang lebih baik di kota menjadi pertimbangan bagi penduduk desa untuk pindah

ke kota.Faktor pendorong serta faktor penarik secara bersama sama akan

menimbulkan arus migrasi (perpindahan) penduduk dari desa ke kota yang

menjadi tinggi bahkan melebihi pertumbuhan daya serap kota dalam menampung

jumlah pendatang baru. Kondisi seperti ini disebut “over urbanization_ atau

urbanisasi berlebih, di mana kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai

dampak.

2.1.6.5. Dampak Urbanisasi Berlebih

Menurut Graeme, (1987: 11), urbanisasi berlebih di Indonesia menimbulkan

dampak baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif adalah dampak yang

dialami oleh daerah yang ditinggalkan (daerah pedesaan) di antaranya adalah

meningkatnya pendapatan, kesehatan, kesejahteraan , perubahan sosial serta

meningkatnya peran secara tradisional (khususnya wanita). Sedangkan dampak

negatifnya untuk daerah perkotaan di antaranya adalah meningkatnya

pengangguran dan setengah pengangguran. Pertambahan kesempatan kerja yang

terbuka di kota tidak dapat mengimbangi tenaga kerja pendatang dari

desa.Penduduk pendatang dari desa dapat diklasifikasikan ke dalam dua

kelompok; yaitu kelompok yang berpendidikan serta memiliki keterampilan atau

59

keahlian dan yang tidak berpendidikan serta tidak memiliki keterampilan dan

keahlian.Kelompok yang berpendidikan berharap untuk mendapatkan pekerjaan

yang sesuai dengan pendidikan serta keahliannya di kota, sementara yang tidak

berpendidikan bersedia untuk mendapatkan pekerjaan apa saja asalkan dapat

memberikan penghasilan. Kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan

kesempatan kerja yang terbuka di kota-kota menimbulkan masalah yang serius

yaitu bertambahnya jumlah pengangguran dan setengah menganggur. Kondisi

yang demikian ini menciptakan dampak yaitu: 1. tingkat kesejahteraan menurun

(ditandai dengan tidak sebandingnya pendapatan riil dengan pengeluaran riil); 2.

meningkatnya persaingan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan; 3.munculnya

daerah kumuh (tak layak huni); 4. meningkatnya kriminalitas; 5. banyaknya tuna

wisma dan tuna karya; 6. meningkatnya tingkat kebisingan dan lain-lain yang

menyebabkan kota menjadi kurang nyaman .

Di Indonesia , tingginya tingkat urbanisasi (36,46% di tahun 2000) serta

minimnya fasilitas kehidupan (pendidikan, kesehatan, sanitasi, energi, dan

lapangan pekerjaan), menimbulkan perkampungan kumuh (tidak layak huni)

berpenduduk padat dan miskin di kota-kota.

2.1.7.Konsep Perkotaan danTeori Penggunaan (Tata Ruang Kota) Tanah

2.1.7.1. Pengertian Kota

Istilah kota berasal dari sejarah perkotaan di Eropa kuno. Pada zaman Yunani

Kuno kota- kota yang pada saat itu dianggap sebagai republik kecil, letaknya

terpencar-pencar di wilayah pegunungan yang dinamakan “ polis _ . Kota-kota

pada waktu itu berupa benteng pasukan pendudukan Romawi di negeri-negeri

60

Eropa yang disebut “urbis_ dan lahan di luar kota di atas parit-parit yang

mengelilingi benteng disebut “suburbis_

Dari istilah-istilah ini kemudian muncul istilah “Urban_ dan “suburban_ ,

sedangkan pedesaan di luar kota penduduknya adalah petani disebut “Ru_ dan

dari sinilah timbul istilah “rural_. Sementara itu suatu benteng dinamakan Kota

apabila menjadi pusat perdagangan dan pertukangan yang memungkin

berfungsinya pasar dalam kota (Daldjoeni, 2003: 13) .

Menurut Sullifan, A. (2003: 16) daerah urban (urban area) adalah suatu

daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi daripada daerah

lain .Daerah urban dicirikan dengan kegiatan permukiman yang dominan di sektor

non-agraris dan menjadi pusat kegiatan perekonomian (yaitu produksi, distribusi

dan konsumsi) baik untuk daerah itu sendiri maupun untuk daerah sekitarnya

(hinterland). Kepadatan penduduk merupakan ciri yang lain dari kota.

Di Indonesia, jumlah penduduk merupakan ukuran besar kecilnya kota yang

termasuk kota kecil adalah kota yang berpenduduk antara 5.000 sampai dengan

50.000 orang, kota sedang yaitu kota yang berpenduduk antara 50.000 sampai

dengan 500.000 orang Sedangkan kota besar adalah kota yang berpenduduk

500.000 ke atas (Reksohadiprodjo, 2001: 6). Kota yang memliki penduduk 1ebih

dari satu juta disebut kota Metropolitan; yaitu suatu wilayah yang memiliki ciri

sebagai suatu pusat perdagangan, industri, budaya dan pemerintahan yang

dikelilingi oleh daerah semi urban (suburban) , kawasan perumahan atau kota

kota kecil yang digunakan sebagai tempat tinggal

61

2.1.7.2. Asal Usul Kota

Daerah disebut urban atau kota apabila ada sarana dan prasarana yang

beragam lengkap dan bermutu ( Ward, B. 1976: 29-38). Ada beberapa kondisi

yang diperlukan bagi suatu daerah untuk dapat berkembang menjadi daerah

perkotaan yaitu ; 1 adanya produksi yang lebih di sektor pertanian yang dapat

mencukupi kebutuhan penduduk se tempat pada tingkat yang tetap, 2 adanya “

economies of scale _ dalam produksi di mana firm-firm dapat menghasilkan

barang dengan lebih efisien bila barang tersebut diproduksi oleh individu. Firm

dikatakan mempunyai tingkat produksi dengan “ economies of scale _ jika

terjadi perubahan yang sebanding di semua input dapat menyebabkan perubahan

output yang lebih besar.

Keberadaan firm-firm akan menimbulkan suatu komunitas penduduk di

sekitarnya, karena para pekerja akan tinggal di sekitar firm-firm, sehingga akan

menghemat biaya transportasi dari rumah ke tempat kerja. Kondisi seperti ini akan

merubah kepadatan penduduk di daerah sekitar firm menjadi lebih padat daripada

di daerah lain, (Mill, E.1989: 31).

Kondisi selanjutnya adalah adanya surplus produksi di sektor pertanian yang

kemudian diperdagangkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi di

kota. Hal ini terjadi karena adanya “ comparative advantage _ ( keuntungan

komparatif ) yaitu ; apabila dua daerah yang masing-masing mempunyai

kemampuan relatif lebih besar untuk memproduksi barang yang berbeda. Adapun

prinsip “ comparative advantage _ dapat dideskripsikan melalui Gambar 2.3.

pada halaman 62.

62

Garis ab pada Gambar A dan B masing masing menggambarkan “ product

possibility curve _ (kurva kemungkinan produksi) untuk daerah 1 dan 2.

Sedangkan agregat dari PPC digambarkan dalam Gambar C. Dari gambar ini

dapat dilihat bahwa daerah 1 lebih efisien dalam memproduksi khusus barang X1

dan daerah 2 memproduksi khusus barang X2. Dan apabila unsur transportasi

dimasukan maka perdagangan akan terjadi bila keuntungan dari perdagangan

tersebut dapat menutupi biaya transportasi. (Mill and Hamilton 1989: 33).

A B C

X1 X1 X1

Daerah (1) Daerah (2) Daerah (1) dan

(2)

3,5 a

3 a

a

0,5

b

b X2 b X2 X 2

0 2 0 1 0 3

Sumber : Mills, E. and Hamilton,Bruce W., Urban Economics,

Scot Foresman and Company, 1989

Gambar 2.3. ILUSTRASI COMPARATIVE ADVANTAGE

Unsur biaya dalam perdagangan menandakan bahwa perdagangan di antara

dua derah akan menyebabkan perkembangan kota bila ada “ economies of scale_

karena apabila tidak, maka perdagangan inter-regional hanya terjadi di mana

individu di daerah yang berbeda tanpa melibatkan campur tangan kota. Adanya

economies of scale dalam tranportasi menjadikan biaya pengiriman meningkat

dengan tingkat yang makin menurun sebanding dengan kenaikan volume barang

63

yang dikirim.Skala yang besar ini akan menyebabkan berkembangnya firm-firm

yang bergerak dalam bidang perdagangan dengan kegiatan mengumpulkan,

mengangkut dan mendistribusikan barang-barang. Selanjutnya “trading firm_ ini

akan mendirikan pasar yang tepat untuk melakukan pengumpulan dan distribusi

barang-barang.

Keputusan penempatan lokasi dari para pedagang menyebabkan

perkembangan kota- kota yang berfungsi sebagai pasar (market cities). Para

pekerja yang bekerja pada trading firm ini akan bertempat tinggal di sekitar firm

berada . Dengan demikian kombinasi antara “comparative advantage_ dan “

economies of scale _ dalam transportasi menyebabkan perkembangan kota yang

berfungsi sebagai pasar. Pertumbuhan kota yang disebabkan oleh kombinasi ini

akan makin berkembang dengan bertambahnya jumlah pabrik sehingga

menciptakan kota-kota industri. Kota-kota yang tumbuh karena adanya pemusatan

kegiatan ini akan menimbulkan keuntungan aglomerasi (agglomerative

economies), yaitu bagi firm-firm yang berdekatan lokasinya dapat mengurangi

biaya produksinya karena dapat menggunakan fasiltas infrastruktur secara

bersama sama.

2.1.7.3. Pembangunan dan Tata Ruang Kota.

Pembangunan dalam tata ruang kota secara umum adalah suatu upaya secara

sadar untuk merubah suatu keadaan melalui perencanaan dengan tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sementara itu

pembangunan tata ruang dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai pekerjaanpekerjaan

konstruksi yang berhubungan dengan penggunaan tanah atau

64

berhubungan dengan tanah dan bangunan di atasnya atau berhubungan dengan

perubahan dalam intensitas penggunaan tanah, atau berhubungan dengan

menghidupkan kembali penggunaan yang semula sudah ada (Poerbo , 1999: 220).

Pembangunan kota baik secara luas maupun secara sempit, baik yang dilakukan

oleh pemerintah maupun oleh swasta hendaknya terorganisasi dan berdasarkan

Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Perencanaan tata ruang di kota bertujuan untuk memberi arahan

perkembangan tata ruang agar terdapat keseimbangan yang dinamis dan serasi

antara berbagai manfaat/fungsi dalam ruang (Poerbo, 1999: 223). Perencanaan

yang terlalu deterministic dan kaku perlu dihindari, karena sulit untuk diterapkan.

Sebagai suatu contoh perencanaan penggunaan tanah/pengendalian penggunaan

tanah yang ditetapkan penggunaannnya ke depan dalam suatu Rencana

Pembangunan (Development Plan) yang dilakukan melalui pemberian izin pada

dua tingkat, yaitu “izin perencanaan (planning permit)_, dan “izin bangunan

(building permit)_. Kedua izin ini merupakan konsep pengendalian secara pasif

yang terbukti tidak dapat menghadapi tekanan-tekanan pembangunan serta tidak

cocok dengan rencana yang telah ditetapkan.Untuk menghadapi kendala ini dapat

dilakukan dengan menggunakan suatu sistem di mana pemerintah diberi

kewenangan-kewenangan yang lebih luas untuk mengadakan intervensi berupa

(Poerbo, 1999: 224) :

a. Melalui “merasionalisasikan hak untuk membangun (development

rights)_ sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa : semua “nilai

pembangunan (development value)_ sudah di tangan pemerintah, maka

tanah hanya dianggap mempunyai nilai penggunaan yang ada (existing

65

value). Dengan demikian siapapun yang ingin membangun cenderung

memintakan penetapan nilai dari pemerintah. Melalui mekanisme ini

penetapan- penetapan nilai pembangunan tidak lagi ditentukan oleh

kekuatan-kekuatan pasar, melainkan oleh Rencana Pembangunan

Pemerintah, sehingga akan mendorong macam penggunaan tanah apa

yang boleh tumbuh di suatu tempat pada suatu saat tertentu melalui

Rencana Pembangunan kota.

b. Pemerintah Daerah diberi kewenangan jika diperlukan menguasai dan

membebaskan tanah di daerah-daerah yang sifatnya strategis untuk

mempengaruhi perkembangan penggunaan tanah ke depan.

Kedua intervensi ini dapat diartikan sebagai bentuk :

1. Intervensi melalui penggunaan tanah.

2. Perkiraan dan pengendalian dampak.

3. Intervensi melalui rasionalisasi hak untuk membangun.

Secara jelas hal – hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengurusan Tanah

Pengendalian Dampak

Membangun Rasionalisasi Pengendalian

Dampak

Sumber : Poerbo, Hasan, Lingkungan Binaan Untuk Rakyat,1999, Hal.224.

66

. Gambar 2.4.: INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAL DAN

PENGGUNAAN TANAH

Konsep di atas adalah konsep yang ideal, namun pada implikasinya sangat

sulit. Sebagai suatu contoh, konsep ini pernah dikembangkan di Inggris, namun

tidak dapat diterapkan karena banyak mendapat tantangan politis serta biayanya

terlalu mahal, disebabkan pembebasan tanah harus dilakukan atas dasar nilai

pasar, di mana semakin langka tanah harganya semakin mahal.(Poerbo, 1999:

225).Bagi masyarakat miskin, rumah tanah serta infrastruktur serta pelayanan

dasar sangat terbatas, komplek nya hak atas tanah serta prosedur yang berbelitbelit

dan biaya pengurusan yang dirasakan mahal, menyebabkan banyak

masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di atas tanah illegal.

2.1.7.4.Teori Konsentris (Concentric Theory)

Menurut Burgess, E.W. (1925: 10), sejalan dengan perkembangan

masyararakat, maka berkembang pula jumlah penduduk serta jumlah infrastruktur

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sejalan dengan berkembangnya

masyarakat ini pula proses segregasi dan diferensiasi di kalangan masyarakat akan

terjadi. Sebagai akibatnya daerah pemukiman dan institusi akan terdesak ke luar

secara “centrifugal” ke lokasi yang derajad aksebilitasnya jauh lebih rendah dan

kurang bernilai ekonomis. Sementara itu “business” akan terkonsentrasi pada

lahan yang paling baik di kota, sehingga sektor yang berpotensi ekonomi kuat

akan merebut lokasi yang strategis Sebagai suatu contoh, pusat-pusat pertokoan

atau Mall-mall selalu berada di kawasan yang strategis di kota.(Burgess,

E.W.1925: 13).

67

Selanjutnya Burgess mengatakan bahwa tanpa adanya “counteracting factors ”

terhadap proses ekologis yang berkembang, maka kota-kota besar (seperti di

Amerika Serikat), akan terbentuk ke dalam 5 zona yaitu:

1. Daerah Pusat Kegiatan (DPK) atau Central Business Distric.

yaitu, daerah yang merupakan pusat dari segala kegiatan kota

antara lain kegiatan politik, sosial budaya, ekonomi dan

tehnologi. Zona ini terdiri dari 2 bagian , yaitu : (1). Bagian

paling inti (the heart of the area ) disebut RBD (retail business

district), contoh kegiatan di daerah ini adalah toko swalayan,

bank, hotel, perkantoran. (2) adalah bagian luarnya yang

disebut WBD (Wholesale Business District), yang ditempati

bangunan yang diperuntukkan kegiatan ekonomi dalam jumlah

besar seperti pasar, pergudangan (warehouse).

2. Daerah Peralihan (DP) atau Transition Zone (TZ).

Zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan

kualitas Lingkungan yang terus menerus dan bertambah besar

penurunannya. Hal ini terjadi karena adanya intrusi fungsi yang

berasal dari Zona I, sehingga perbauran permukiman dengan

bangunan bukan untuk permukiman seperti gudang, kantor

yang sangat mempercepat terjadinya deteriorisasi lingkungan

permukiman. Perdagangan dan industri ringan dari Zona I,

banyak mengambil alih daerah pemukiman. Pengambil alihan

yang terus menerus mengakibatkan terbentuknya daerah

68

permukiman kumuh (slum area), yang semakin lama menjadi

daerah miskin (areas of proverty).

3. Zona Perumahan Para Pekerja Bebas (ZPPB)

Zona ini banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja,

antara lain oleh pekerja pabrik, industri yang di antaranya adalah

pendatang-pendatang baru dari zona 2.Sekalipun demikian belum

terjadi invasi dari fungsi industri dan perdagangan ke daerah ini,

karena letaknya masih dihalangi oleh zona peralihan. Di sini

kondisi pemukimannya masih lebih baik dibandingkan dengan

zona 2, sekalipun penduduknya masih masuk dalam kategori

“low- medium status”

4. Zona Permukiman Yang Lebih Baik (ZPB) atau “Zone of Better

Resident” (ZBR).

Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi

menengah-tinggi. Penduduk di sini sekalipun tidak berstatus

konomi sangat baik, namun mereka terdiri dari penduduk yang

mengusahakan sendiri usaha kecil-kecilan, para professional,

para pegawai dan sebagainya. Kondisi ekonomi mereka pada

umumnya stabil sehingga lingkungan permukimannya

menunjukkan derajad keteraturan yang cukup tinggi. Fasilitas

permukiman terencana dengan baik, sehingga kenyamanan

tempat tinggal dapat dirasakan pada zona ini.

5. Zona Penglaju (ZP) atau “Commuters Zona (CZ)”

69

Dimaksud penglaju pada zona ini adalah penglaju yang terjadi

dikota-kota di negara maju seperti kota- kota di Amerika

Serikat. Timbulnya penglaju merupakan suatu akibat adanya

proses desentralisasi permukiman sebagai dampak sekunder dari

aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Di

daerah pinggiran kota mulai bermunculan perkembangan

permukiman baru yang berkualitas tinggi sampai kualitas

mewah.Kecenderungan penduduk untuk memilih zona ini

didorong oleh kondisi lingkungan daerah asal yang dianggap

tidak nyaman dan tertarik oleh kondisi lingkungan zona 5 ini yang

menjajikan kenyamanan hidup yang jauh lebih baik.

Lebih rinci Teori Kosentris dari Burgess dapat dilihat pada Gambar 2.5

sebagai berikut :

Sumber : Burgess, E.W.,1925, The Growth of City, in R.E.Park, University of

Chicago Press.

1

2

3

4

5

2 3 4 5

70

Keterangan : 1 = zona 1 (Daerah Pusat Kegiatan)

2.= Zona 2 (Daerah Peralihan)

3.= Zona 3.(Zona Perumahan Pekerja)

4 = Zona4 (Zona Pemukiman yang Lebih Baik)

5 = Zona 5 (Zona Penglaju)

Gambar 2.5.. MODEL ZONE KONSENTRASI ( BURGESS)

Menurut Murphy dalam Yunus, karena zona-zona yang tercipta menurut

teori ini tercapai sebagai akibat interaksi-interaksi dan interrelasi elemen-elemen

sistem kehidupan perkotaan dan mengenai kehidupan manusia, maka sifatnya

sangat dinamis tidak statis. Demikian juga teori ini hanya berlaku pada kota- kota

besar yang cepat berkembang.(Yunus.2004:12)

2.1.8. Pengertian Rumah, Tipe Rumah, Perumahan dan Permukiman

/kampung.

2.1.8.1. Pengertian Rumah dan Tipe Rumah.

Menurut Undang Undang No.4 Tahun 1992 (Indrayana, E. 2000:29)

pengertian Rumah, Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga

2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana lingkungan.

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

71

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.

4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam

berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang prasarana

dan sarana lingkungan yang teratur.

Menurut Yudhohusodo (1991: 3), perumahan merupakan pencerminan dan

pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perseorangan, maupun

dalam satu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Sedangkan

pengertian rumah menurut Silas (1996: 6) adalah :

“ Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman dan bukan

semata – mata hasil fisik yang sekali jadi. Perumahan bukan

kata benda melainkan merupakan suatu kata kerja yang berupa

proses berlanjut dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi

penghuninya. Bermukim pada hakikatnya adalah hidup bersama,

dan untuk itu fungsi rumah dalam kehidupan adalah sebagai tempat

tinggal dalam suatu lingkungan yang mempunyai prasarana dan

sarana yang diperlukan oleh manusia dalam memasyarakatkan diri.”

Menurut Dewi S dalam Silas (2000:12), rumah dapat menjadi modal kerja

yang handal dalam mengembangkan kekuatan ekonomi keluarga melalui Usaha

Berbasis Rumah (UBR). Adapun cirri-ciri UBR dalam konteks pengalaman

kampung di Surabaya (Silas, 2000:13) adalah sebagai berikut:

a. Rumah dan rumah tangga sebagai modal kerja.

b. Kampung sebagai kesempatan dan kemudahan kerja mengingat

lokalitasnya yang baik terhadap system kota.

c. Komunalisme kehidupan masyarakat kampung menjadi kekuatan

untuk saling memberi dukungan dan memudahkan kerja.

d. Tenaga tembahan yang setiap saat diperlukan diluar tenaga

keluarga dengan mudah dapat diperoleh dari tetangga sekitarnya.

e. Melakukan proses pemberdayaan melalui proses saling mambantu

dan saling mengajarkan keahlian yang diperlukan; proses

penyuburan bersama.

72

f. Ada kelonggaran dalam banyak hal untuk melakukan UBR,

termasuk masalah perizinan, pungutan, dan sebagainya yang jauh

meringankan biaya kerja.

g. Menjadi basis bagi kekuatan kota yang bertumpu pada masyarakat

dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Rumah produktif dalam UBR menurut Silas (2000:19), mempunyai 5 ciri

pokok adalah:

a. Rumah dan rumah tangga menjadi modal dan basis dari kegiatan

ekonomi keluarga.

b. Keluarga menjadi kekuatan pokok dalam penyelenggaraan UBR,

mulai dari menyiapkan, menjalankan hingga mengendalikan

semua kegiatan, sarana dan prasarana yang terlibat

c. Dasar dan pola kerja UBR terkait (erat) dengan dan menjadi bagian

dari penyelenggaraan kerumah-tanggaan. Isteri/ibu dan anak-anak

menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan UBR.

d. Rumah makin jelas merupakan proses yang selalu menyesuaikan

diri dengan konteks kegiatan yang berlaku, termasuk kegiatan (atau

tidak ada kegaiatan) melakukan berbagai bentuk UBR.

e. Berbagai konflik yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya

UBR dirumah dapat diatasi secara alami, baik internal rumah

maupun dengan lingkungan dan tetangga disekitarnya yang terlibat

langsung atau tidak langsung dalam berbagai kegiatan UBR

.

Menurut Lanti, A., (2000:11-12), pembangunan dan pengembangan

perumahan produktif dalam mengantisipasi tantangan ekonomi kerakyatan

ditempuh dengan kebijakan yang mendorong dan memfailitasi terbentuknya

iklim dan lingkungan usaha yang kondusif, melalui optimalisasi keterpaduan

pelaksanaan program perumahan dan pemukiman dengan program ekonomi

kerakyatan yang terkait dalam suatu kerangka skenario pembangunan wilayah

induknya. Selanjutnya Lanti menyatakan bahwa pendekatan dan strategi utama

yang harus dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui

Tribina yang meliputi: 1. Bina Manusia, 2. Bina Usaha dan 3. Bina Lingkungan.

73

Secara skematik pelaksanaan Tribina dapat dilihat pada Gambar 2.6 sebagai

berikut:

Sumber : Lanti A., Pembangunan Perumahan Dan Permukiman dengan

Perberdayaan Masyarakat, Seminar Internasional Rumah Produktif

15-16 September 2000, Surabaya Laboratorium Perumahan

Permukiman Jurusan Arsitektur ITS.

Gambar: 2.6. SKEMA PENDEKATAN TRIBINA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Bina Manusia:

a Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

b Peningkatan pengetahuan dan kelompok masyarakat dalam

pemanfaatan teknologi tepat guna.

c Pelibatan masyarakat tersebut dengan mendasarkan kepada

aspek-aspek sosial, budaya dan eko-nomi masyarakat.

2. Bina Usaha:

a. .memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

yang produktif kepada masyarakat.

b. Mendukung usaha-usaha masyarakat dengan mendasarkan

kepada kondisi sosial, budaya dan ekonominya antara lain

meliputi usaha agribisnis, agroindustri, pertanian dan

perikanan, dalam Industri kecil maupun industri rumah tangga

serta perkembangan usaha jasa perdagangan.

c. Menumbuhkan sifat-sifat wirausaha kepada masyarakat

dalam menyongsong masa depan yang lebih baik tetapi

dengan mendasrkan kepada aspek-aspek sosial, budaya yang

dimiliki.

3. Bina Lingkungan :

INPUT

SUMBER DAYA

ALAM

(Konservasi dan

Pendayagunaan)

SUMBERDAYA

BUATAN

(Prasarana dan Sarana)

INSTITUSI

KEMASYARAKATAN

SUMBERDAYA

LAINNYA

- Modal

- Teknologi

- Bahan peralatan

OUTPUT

PEOPLE

PROSPERI

TY

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MELALUI

TRIBINA

Bina

Manusia

Bina

Usaha

Bina

Lingkungan

74

a.. Memfasilitasi upaya-upaya pembangunan prasarana dan sarana

untuk pengembangan wilayah.

b. Pengembangan dan pengelolaan hasi-hasil pembangunan fisik

oleh masyarakat selaku subyek pembangunan.

c. Aplikasi teknologi tepat guna dengan mendasarkan kepada

kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam

pembangunan prasarana dan sarana wilayah.

Tipe Rumah tinggal/hunian dapat digolongkan kedalam 4 tipe

(Berdasarkan Keputusan MenperaNo.4/KPTS/BKP4/1995 tentang klasifikasi

rumah tidak bersusun), yaitu:

1. Rumah mewah adalah bangunan bertingkat maupun tidak

bertingkat dengan luas lantai bangunan yang relatif besar (kurang lebih

200 m2), dengan luas kaveling antara 54 m2 sampai dengan 200 m2

dengan harga lebih besar dari harga per m2 tertinggi untuk rumah

dinas (HST) lebih besar dari tipe A, atau luas kaveling antara 600 m2

sampai dengan 2000 m2 dengan harga lebih kecil dari HST tipe C

sampai dengan harga lebih besar dari HST tipe A, dengan

menggunakan bahan bangunan yang relatif mahal (spesifik)

2. Rumah menengah, adalah bangunan tidak bersusun dengan luas

lantai bangunan diatas 70 m2 sampai dengan 150 m2 dengan luas

kaveling 54 m2 sampai dengan HST tipe C atau sampai dengan tipe A

atau dengan luas kaveling 200 m2 sampai dengan 600 m2 dan HST ¾

tipe C atau tipe C sampai dengan tipe A.

3. Rumah sederhana adalah: rumah tidak bersusun dengan luas lantai

bangunan tidak lebih dari 70 m2 yang dibangun dengan luas kaveling

54 m2 sampai dengan 200 m2 dan biaya pembangunan per m2 tidak

melebihi dari harga per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas

(HST) tipe C yang berlaku, yang meliputi rumah sederhana tipe

besar,rumah sederhana, dan kaveling siap bangun (Keputusan Menteri

Negara Perumahan Rakyat No 4/KPTS/BKP4 N/1995).

4. Rumah sangat sederhana adalah, rumah tidak bersusun yang pada tahap

awalnya yang menggunakan bahan bangunan berkualitas sangat sederhaa

dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas

sosial (peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.54/PRT/1991 tentang

pedoman teknik pembangunan perumahan sangat sederhana).

Rumah susun menurut UU.No.16 Tahun 1992 didefinisikan sebagai:

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah

horizontal maupun vertical dan merupakan yang masing-masing dapat dimiliki

75

dan digunakan secara terbuka terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Rumah susun dapat dibagi kedalam 2 tipe yaitu:

a. Rumah susun mewah adalah: bangunan gedung bertingkat yang dibangun

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal, maupun vertikal

dan merupakan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara

terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian

bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang diperuntukkan bagi

masyarakat golongan berpendapatan menengah keatas. (UU.No.16 Tahun

1992 Tentang Rumah Susun).

b. Rumah susun sederhana adalah: Bangunan gedung bertingkat yang

dibangun dengan menggunakan bahan bangunan berkualitas sederhana

dan ukuran relatif kecil memenuhi syarat teknis dalam suatu lingkungan

yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan yang dilengkapai

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (perturan

pemerintah No.4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun).

Dalam buku agenda 21 Indonesia Strategi Nasional untuk Pembangunan

Berkelanjutaan permukiman memiliki arti yang lebih luas dan tidak dapat

dipisahkan dari pengertian rumah; yaitu permukiman diartikan sebagai kawasan

perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan. Permukiman harus diwujudkan selaras dengan fungsi ekologis,

lapangan kerja, pelayanan dan transportasi.Di sini tercermin bahwa permukiman

harus dapat memenuhi aspek fisik dan non fisik dari penghuninya dan dapat

menampung dinamika yang berkembang di dalamnya.

2.1.8.2. Permukiman / Kampung Kumuh (Slum) dan Hunian Liar

Menurut Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil)

permukiman kumuh (slum) dapat diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi yaitu :

1. Fisik :

76

a. Berpenghuni padat > 500 orang/Ha

b. Tata letak bangunan (kondisinya buruk dan tidak memadai)

c. Kondisi konstruksi (kondisinya buruk dan tidak memadai)

d. Ventilasi (tidak ada, kalau ada kondisinya buruk dan tidak memadai)

e. Kepadatan bangunan (kondisinya buruk dan tidak memadai)

f. Keadaan jalan (kondisinya buruk dan tidak memadai)

g. Drainase (tidak ada dan kalau ada kondisinya buruk dan tidak memadai)

h. Persediaan air Bersih (tidak tersedia, kalau tersedia kwalitasnya

kurang baik dan terbatas, tidak/kurang lancar)

i. Pembuangan limbah manusia dan sampah (tidak tersedia, kalau

tersedia kondisinya buruk atau tidak memadai).

Dari poin b sampai dengan poin i kondisinya buruk atau tidak memadai.

2. Non Fisik :

a. Tingkat kehidupan Sosial ekonomi rendah

b. Pendidikan didominasi SLTP ke bawah

c. Mata pencaharian bertumpu pada sektor informal

d. Disiplin warga rendah

e. Dll.

Menurut Ditjen Bangda Depdagri, ciri-ciri permukiman atau daerah

perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi adalah

sebagai berikut

1. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan

rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan.

2. Sebagaian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor

informal Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya

di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim,

misalnya memiliki:

a. Kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km2

b..Kepadatan bangunan > 110 bangunan/Ha.

c. Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase,

dan persampahan).

d. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun

<20% dari luas persampahan.

e. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi

syarat minimal untuk tempat tinggal.

f Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan

keamanan.

77

g. Kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan

ancaman (fisik dan non fisik ) bagi manusia dan lingkungannya.

Sementara itu menurut Sinulingga Budi D. (1999: 112), permukiman kumuh

(slum) adalah permukiman dengan ciri–ciri sebagai berikut:. Penduduk padat

>400 orang/Ha, kondisi sarana lingkungan , sanitasi, fasilitas perkotaan jauh dari

standar kota yang baik.

Perumahan yang tidak teratur diperkotaan dapat dibedakan ke dalam dua

kategori, yaitu; tipe kampung dan tipe perumahan liar (Yudhohusodo, 1991: 5).

Perbedaan di antara keduanya adalah pada status pembangunan rumahnya.

Rumah-rumah kampung dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, disewa atau

dipinjam dari pemiliknya. Dengan demikian , pembangunan rumah di kampung

dilakukan dengan setahu dan seizin pemilik tanahnya. Sedangkan rumah–rumah

di perumahan liar dibangun secara illegal, tanpa setahu dan seizin pemilik

tanahnya. Pengertian liar di sini tidak dikaitkan dengan ada atau tidaknya izin

mendirikan bangunan dari pemerintah. Rumah-rumah di kampung ada yang

memiliki izin mendirikan bangunan ada yang tidak.

Kampung sendiri diartikan sebagai lingkungan suatu masyarakat yang sudah

mapan yang terdiri dari masyarakat tergolong berpenghasilan rendah dan

menengah, yang pada umumnya tidak memiliki prasarana utilitas dan fasilitas

sosial yang cukup baik jumlahnya maupun kualitasnya.

Di dalam program KIP (Surabaya), Kampung mempunyai arti yang lebih

luas yaitu :

a. Kampung adalah bukan permukiman kumuh atau liar; ia merupakan

lanjutan dan perkembangan perumahan mandiri, umumnya pada

lahan milik tradisi

b. Kampung merupakan konsep pribumi tentang perumahan dan

masyarakat dalam beragam ukuran, bentuk dan kepadatan

78

c. Kampung letaknya strategis di bagian kota, memberi kesempatan luas

mencapai berbagai kesempatan kerja.

d. Kampung di dalamnya tergalang beragam industri rumahtangga dan

menghasilkan barang dan pelayanan siap pakai.

e. Kampung memberi perumahan pada dua pertiga penduduk kota,

menawarkan beragam standar perumahan pada berbagai tingkat harga,

utamanya bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah

(Surabaya a City of Partnership,1993: 8 - 9)

Sedangkan Perumahan liar pada umumnya tumbuh agak jauh dari jalan

kendaraan, di pinggir-pinggir atau bantaran sungai, di sepanjang jalan kereta api,

dan dekat stasiun kereta api, di sekitar pasar, dan di tanah-tanah kosong . Daerah

tersebut pada umumnya merupakan tanah yang belum digunakan, ditinggalkan

atau yang tidak diawasi oleh pemiliknya, dan tanah-tanah yang semestinya tidak

boleh didirikan bangunan. Penghuni nya adalah penduduk pendatang yang pada

umumnya dari desa atau dari kota-kota lain, yang berpenghasilan rendah bahkan

sangat rendah. Pada umumnya mereka tinggal di gubuk-gubuk yang tak layak

huni. Kampung-kampung inilah yang kemudian membentuk kawasan atau

permukiman kumuh (slum ).

2.1.8.3. Lingkungan Permukiman

Penataan lingkungan merupakan faktor sangat penting dalam usaha perbaikan

permukiman. Sebagus apapun perbaikan permukiman tanpa memperhatikan

penataan lingkungan akan sia-sia. Sekalipun tempat tinggal, jalan, penerangan dan

lain-lain sudah memadai, akan tetapi apabila faktor lingkungan diabaikan, maka

permukiman akan terlihat kotor dan berkesan jorok bahkan yang sudah tertata rapi

akan menjadi kumuh kembali. Selain itu lingkungan yang buruk menyebabkan

timbulnya berbagai penyakit.

79

Penataan lingkungan baik secara invidividuil seperti sistem sanitasi di

rumah-rumah (tersedianya saluran pipa air bersih , MCK), maupun penataan

lingkungan dalam skala yang lebih luas seperti penyediaan air bersih, saluran

pematusan (drainase), pembuangan air limbah serta pembuangan sampah adalah

sangat penting. Oleh karena itu salah satu indikator berhasil atau tidaknya

perbaikan permukiman adalah peningkatan kualitas lingkungan yang dapat diukur

dengan ada atau tidak serta baik atau buruknya fasilitas-fasilitas sanitasi tersebut

di atas.

2.1.8.4. Pembangunan Kota Berkelanjutan.

Pembangunan dan perbaikan kota di Indonesia pada umumnya masih

dipecahkan melalui cara berfikir dan bertindak tradisional dan konvensional atau

boleh dikatakan simtomatis : yaitu pembangunan atau perbaikan dilakukan

apabila timbul masalah atau kerusakan saja. Maka dari itu di dalam pembangunan

atau perbaikan kota di Indonesia perlu cara-cara berfikir baru yang memadu caracara

bertindak yang kreatif, inovatif sarat dengan gagasan segar, agar kota-kota di

Indonesia dapat betul-betul berkelanjutan. Lebih lanjut pembangunan

berkelanjutan diartikan sebagai (Budihardjo, 1999: 17):

Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa

mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan

mereka kebutuhan mereka. Namun di dalam konsep ini masih perlu diungkapkan

berbagai perkembangan gagasan pemikiran dan konsep baru tentang

keberlanjutan. Sementara itu pembangunan kota yang berkelanjutan harus

menjamin agar tujuan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan

80

mencapai hasil seperti yang diharapkan. Tujuan dari pembangunan kota yang

berkelanjutan adalah (Laboratorium Perumahan & Pemukiman – ITS & LPM –

ITS, 2000 )

a. Menjamin tingkat kehidupan dan penghidupan warga kota yang

layak melalui penciptaan lapangan kerja, karena pertumbuhan

ekonomi kota yang kuat dan mantap

b. Tingkat kemiskinan warga kota yang terus turun. Ini dicapai

melalui pelibatan masyarakat secara luas melalui promosi

pembangunan yang merata dan adil

c. Melindungi lingkungan hidup melalui pelestarian sumber daya dan

meminimalisasi pencemaran dalam segala bidang.

Selanjutnya di dalam pembangunan kota berkelanjutan ini perlu adanya

integrasi yang efektif dari pertumbuhan, pemberdayaan masyarakat yang

menciptakan kemandirian (self - empowerment) serta pemerataan dan lingkungan

yang tidak rusak.sebagaimana digambarkan pada Gambar berikut :

Sumber : Laboratorium Perumahan & Pemukiman-ITS & LPM-ITS,2000

Gambar 2.7. BAGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menurut Swasono (2004, c) pada hakikatnya secara mendalam dapat

dikaji bahwa tidak selalu growth (pertumbuhan) yang mendorong terciptanya

empowerment (pemberdayaan) melainkan empowerment lah akan menciptakan

GROWTH

EMPOWERMENT

EQUITY

81

peningkatan produktivitas dan pada gilirananya akan mendorong terjadinya

growth. Sedangkan empowerment yang menghasilkan self-empowerment yang

merata yang dapat mendorong terjadinya growth atau pertumbuhan yang merata

dan pada akhirnya akan mendorong terciptanya equity atau pemerataan.

Dari berbagai rangkuman konsep berkelanjutan didefinisikan sebagai

(Laboratorium Perumahan & Pemukiman – ITS & LPM – ITS, 2000 ) :

a. Konsep umum yaitu : pembangunan yang memenuhi keperluan saat ini

tanpa mengalahkan kemampuan generasi mendatang memenuhi yang

diperlukannya.

b. Menurut para biolog adalah upaya menghemat dan menyelamatkan modal

alam atas nama generasi mendatang.

c. Para ekonom lebih tertarik mengembangkan instrumen guna dapat

memasukkan biaya lingkungan ke dalam aktivitas industri dan ekonomi

melalui intervensi pemerintah terhadap pasar

d. Para sosiolog lebih banyak berbicara tentang keberlanjutan umat manusia

yang tercermin pada menurunnya kemiskinan dan hilangnya rasialisme

dalam lingkungan.

e. Para perencana kota melihat upaya praktis dalam perencanaan regional,

masyarakat dan neighbourhood atau rukun warga.Intinya adalah

menyatukan kota dan lingkungan secara luar biasa.

f. Ahli etika lingkungan beranggapan bahwa bersikap preservasi (lebih

menekankanpada kerusakan) sebagai prinsip sumber daya alam jauh lebih

superior dari pda konservasi (lebih menekankan pada faktor kehilangan)

dan eksploitasi.

Dari segi ekonomi selain pengembangan instrumen guna dapat memasukkan

biaya lingkungan ke dalam aktivitas industri, juga pentingnya usaha

pemberdayaan rakyat untuk peningkatan produktivitasnya agar mereka mampu

meningkatkan daya-belinya sehingga mereka mampu meraih “nilai-tambah

ekonomi_ dan sekaligus “nilai tambah- sosial_ dan mampu menolong dirinya

sendiri (self-empowering). Dengan demikian secara konkret mereka dapat

menjadi asset pembangunan berkelanjutan.(Swasono, 2004, c).

82

Winoto dalam Sinulingga (1999: 219) didalam paradigmanya (yang sedang

dalam proses perkembangan) mengatakan bahwa, pencapaian pembangunan

berkelanjutan membutuhkan tujuh hal yaitu :

a. Sistem politik yang menjamin partisipasi efektif dan aman bagi warga

negara dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

b. Sistem ekonomi yang mampu menciptakan surplus dan teknologi yang

berdasar pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat sendiri secara

berkelanjutan

c. Sistem sosial yang memberikan media bagi anggota atau kelompok

masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang lahir

akibat ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh proses

pembangunan.

d. Sistem produksi yang memperhatikan keberlangsungan ekosistem.

e. Adanya sistem teknologi yang secara terus menerus mencari jawaban

terhadap permasalahan-permasalahan riel yang dihadapi masyarakat.

f. Adanya sistem internasional yang menjamin tercapainya sistem hubungan

perdagangan yang adil antar negara dan antar kelompok masyarakat.

g. Sistem administrasi yang fleksibel dan memiliki kemampuan untuk

mengoreksi diri dari waktu ke waktu.

Pembangunan berkelanjutan menurut Goodland, R. (1995: 24), dapat

dibedakan menjadi 4; yaitu kelastarian lingkungan (enviremental sustainability),

Keberlangsungan ekonomi (economic sustainability), kelestarian sosial (social

sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainability development) itu

sendiri. Dalam hal ini pengertian pembangunan berkelanjutan merupakan

intergrasi dari tiga aspek yaitu: kelestarian sosial, kelestarian lingkungan dan

keberlangsungan ekonomi.

Menurut Deklarasi Johannesburg pada KTT Bumi Tahun 2002, pembangunan

berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang

memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara

untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumber daya alam secara

83

bijaksana, sehingga sumber daya alam terbarukan (renewable) dapat dilindungi

dan penggunaan sumber alam yang dapat habis (tidak terbarukan / nonrenewable)

pada tingkat di mana kebutuhan generasi mendatang tetap akan

terpenuhi.

Pembangunan kota berkelanjutan juga diartikan sebagai pembangunan yang

harus mampu memberikan jaminan untuk terus berkembang maju bagi

penduduknya, demikian pula dalam memberikan fasilitas (akses) yang

memungkinkan terjadinya mobilitas vertical (upward mobility) bagi kelompok

miskin, di samping tetap memberikan kontribusi terhadap kemajuan nasional

(World Bank, World Development Report 2000).

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan

berkelanjutan tidak hanya harus memperhatikan aspek ekonomi saja melainkan

juga harus memperhatikan aspek sosial dan aspek ekologi.

2..1.8.5. Usaha Perbaikan Kampung (Kampung Improvement Program

/ KIP )

Di Indonesia program perbaikan kampung atau dikenal dengan KIP

(Kampung Improvement Program) telah ada pada zaman pendjajahan. Program

KIP pertama di Indonesia adalah program KIP yang dilaksanakan di Surabaya,

yaitu pada tahun 1923. Pada waktu itu Program KIP diadakan untuk menanggapi

politis etis dari kaum oposisi di Parlemen Belanda dengan tujuan untuk

melindungi penduduk yang bermukim di dekat kampung yang pada umumnya

dihuni warga Eropa dari bahaya epidemi. Orientasi KIP pada saat itu hanyalah

untuk menangani aspek sanitasi kampung saja (Silas, 1996: 8).

84

Pada zaman kemerdekaan , pada masa Orde Baru, KIP dilaksanakan kembali

(yaitu tahun 1968-1969), dengan menggunakan prinsip dasar yang sama yaitu

melayani penduduk di kampung agar terjadi proses : pengadaan perumahan yang

memenuhi syarat. Prioritas pertama adalah lingkungan yang baik, kemudian

berkembang menjadi perumahan yang memenuhi infrastruktur lingkungan yang

baik. (Silas, 1996: 9).

Perang Dunia ke II telah mengakibatkan rusaknya pemukiman dan

perumahan di Kota Surabaya. Kerusakan ini berlanjut sampai dengan masa

revolusi kemerdekaan (Th. 1945-Th. 1950). Pada era ini semua kegiatan dan

pembangunan boleh dikatakan tidak ada, sampai dengan terselenggaranya

Konggres Perumahan Rakyat Sehat (25-30 Agustus 1950), yang memutuskan

pemerintah membentuk kelembagaan khusus dalam Kementrian Pekerjaan

Umum. Bentuk nyata dari kelembagaan ini adalah dibentuknya Yayasan Kas

Pembangunan, yang secara kooperatif dengan cara menabung memenuhi

kebutuhan perumahan penduduk dan pegawai negeri yang penghasilannya

terbatas.

Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia menandatangani “Loan Agreement _

dengan Bank Dunia (world Bank) sebagai bantuan untuk melaksanakan program

KIP yang dimulai dari Jakarta kemudian disusul dengan Surabaya pada tahun

1976. Selebihnya selama Pelita II Program Perbaikan Kampung dilaksanakan di

kota-kota besar yang keuangannya cukup kuat untuk membiayai sendiri. Pada era

ini Program Perbaikan kampung masih diutamakam pembangunan secara fisik.

Sejak PELITA III Program Perbaikan Kampung tidak lagi hanya dipusatkan

pada perbaikan fisik melainkan tujuan akhir perbaikan kampung adalah

85

meningkatkan taraf hidup masyrakatnya. Sejalan dengan perbaikan fisik

lingkungannya, (seperti pembangunan Saluran Pipa Air Bersih, Jalan Kendaraan,

Jalan Setapak, MCK, Tempat Pembuangan Sampah, Saluran Pematusan, Pospos/

Klinik Kesehatan, peningkatan Rata-rata Luas Ruangan rumah per penduduk

dengan membangun rumah susun) diusahakan pula peningkatan ekonomi

masyarakatnya. Selain itu untuk peningkatan kualitas hidup diwujudkan dengan

peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain tujuan

utama Program Perbaikan Kampung (KIP) adalah bina lingkungan, bina manusia

(peningkatan kualitas hidup), dan bina usaha (peningkatan ekonomi)

(Yudhohusodo, 1991: 312 ).

Di Surabaya gagasan perbaikan kampung bersama masyarakat, terwujud

melalui proyek-proyek pembangunan, perbaikan serta pemeliharaan. Proyek yang

pertama dilaksanakan adalah Proyek W.R. Supratman yang dimulai pada tahun

1969-1974. Realisasi pada proyek ini berupa perbaikan kampung didasarkan pada

penyediaan plat beton cetak yang dapat diperoleh warga kampung dan yang

bersedia melakukan pemasangan atas usaha masyarakat itu sendiri. Proyek ini

didanai melalui anggaran Bagian Pemeliharaan Kota, sehingga besarnya tidak

dapat dipastikan.

Proyek W.R. Supratman ini berlanjut dari periode tahun 1974-1975

sampai dengan periode 1982-1983. Pelaksanaan program awal dari KIP ini

bertujuan untuk membantu aktifitas/kegiatan masyarakat pada umumnya dan

penghuni/warga kampung khususnya di dalam memperbaiki dan memelihara

kampungnya, dengan jalan memperbaiki fisik lingkungan yaitu menyediakan/

meningkatkan prasarana pokok secara layak, yang meliputi:

86

a. jalan untuk orang dan kendaraan termasuk kelengkapannya

b. saluran pematusan

c. jaringan air minum dengan kran air untuk minum

d. fasilitas sanitasi untuk mandi, cuci, kakus (MCK)

e. fasilitas kesehatan masyarakat

f. fasilitas pendidikan dasar.

Secara rinci realisasi Proyek Perbaikan Kampung (KIP) W.R.Supratman

dapat dilihat melalui Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

REALISASI PROYEK W.R.SUPRATMAN

TAHUN 1974/1975 S-D TAHUN 1982 / 1983

Tahun

Anggaran

Banyak

nya

Lokasi

Panjang

Jalan Aspal

(m 2)

Panjang Jalan

Pedestrian(m2)

Panjang

Saluran

(m2)

Panjang

Jembatan

(m 2)

Dam

Waduk

(unit)

1974/1975

1975/1976

1976/1977

1977/1978

1978/1979

1979/1980

1980/1981

1981/1982

1982/1983

55

68

48

68

93

96

156

92

47

8.567

14.170

14,425

15.490

29.810,5

21.010

39.510

25.853

21.177

---

---

---

1.027

750

927

----

----

----

1.061

----

----

46

505

1.553

3.915

4.036

4.390

.. ---

.---

55

----

----

1.230

----

----

----

---.

---.

54,60

---.

----

----

----

….

….

Sumber : Program Perbaikan Kampung Di Surabaya 1969-1982, Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Keterangan: ---- tidak terlaksana / tidak ada program.

Pada tahun 1998, Program Perbaikan Kampung di Surabaya mulai

disempurnakandengan Program Perbaikan Kampung Komprehensif (KIP-K),

dengan pendekatan yang memadukan antara Battom Up dan Top Down. dengan

pendekatan yang memadukan antara Battom Up dan Top Down. Secara Umum

tujuan implementasi Program Perbaikan Kampung Komprehensif (Laboratorium

Perumahan & Permukiman ITS & LPM- ITS , 2000 ) adalah:

87

a. meningkatkan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman

kampung.

b. meningkatkan status kepemilikan lahan rumah

c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

d. meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Pada tahun 2001, Program KIP-K dikembangkan lagi menjadi

pembangunan yang selain merupakan pembangunan di bidang fisik lingkungan

permukiman juga melaksanakan pembangunan di bidang sosial ekonomi

masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat,

sebagai upaya untuk menggalang sinerji semua kekuatan masyarakat yang

diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan

permukiman. Dengan demikian perbaikan kampung adalah bagian dari

pemberdayaan golongan masyarakat rendah, di mana pemberdayaan dapat

diartikan sebagai meningkatkan produktivitas: dibidang ekonomi (menciptakan

added value) serta peranannya (role nya) di masyarakat akan menciptakan sosiocultural

added value). (Swasono, 2002)

Tujuan utama KIP-K 2001 (Kampung Improvement Program

Komprehensif 2002, Jurusan Arsitektur ITS, 2002) adalah meningkatkan kualitas

hidup masyarakat yang berorientasi pada pembangunan fisik dan non fisik

dilaksanakan melalui:

1. Program pengembangan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas

hidup warga masyarakat diantaranya: peningkatan keterampilan/ usaha

kecil dan kesehatan

2. Program pinjaman rumahtangga; yaitu pinjaman perbaikan sarana

tempat tinggal, untuk perbaikan fasilitas rumah seperti pembuatan

septic tank, perbaikan dapur dan penyelesaian air bersih. Dapat pula

digunakan untuk usaha ekonomis seperti warung dan usaha rumah

tangga

3. Program perbaikan fisik lingkungan, yaitu bantuan murni untuk

memperbaiki fisik lingkungan kampung meliputi: jalan setapak,

selokan, MCK dan persampahan.

88

4. Program peningkatan manajemen lahan, untuk membantu warga

memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat tanah.

Dengan memberikan kemudahan bantuan dalam proses prosedur

pengurusan dan pengajuan IMB serta sertifikat tanah.

Sasaran yang hendak dicapai pada program ini adalah untuk :

1. Memperbaiki tempat tinggal

2. Memperbaiki fisik lingkungan

3. Meningkatkan keterampilan

4. Memperoleh kredit usaha

Pelaksanaan KIP-K dibagi dalam 10 tahap terdiri dari 6 tahapan untuk persiapan

dan 4 tahapan pelaksanaan. Enam tahapan persiapan terdiri dari :

1. Community self survey.

2. Pembentukan Kelembagaan terdiri

dari: Yayasan Kampung, Koperasi Kelompok

Swadaya Warga.

3. Pelatihan Manajemen Kelembagaan.

4. Identifikasi calon anggota

Kelembagaan Swadaya Warga

5. Penyusunan Rencana Kegiatan.

6. Penandatanganan Kesepakatan

Rencana Kegiatan.

Tahapan pelaksanaan terdiri 4 tahapan yaitu :

ii. Pencairan Dana.

iii. Pelaksanaan.

iv. Monitoring.

v. Pelaporan.

Program KIP-K dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dana yang

berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana implementasi Prpgram KIP-K ini

dimanfaatkan dengan dua pola, yaitu :

a. Dana Hibah (maksimal 30%).

89

b. Dana Pinjaman Bergulir (nimal 70%).

Rincian pemanfaatan dana pada KIP-K Tahun 2002 dan Tahun 2003 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Pemanfaatan Dana pada Program KIP-K

Tahun 2002 dan Tahun 2003

Alokasi Dana

Hibah Bergulir/pinjaman

Komponen

Program

Kegiatan

2002 2003 2002 2003

Perbaikan fisik

lingkungan

Pembangunan jalan lingkungan,

normalisasi saluran, MCK

umum,dll.

20 %

15 %

-----

-----

Penghijauan dan

kebersihan

lingkungan

Pembuatan lahan produktif,

penanaman lahan

potensial,penyediaan / perbaikan

fasilitas persampahan

2,5%

7,5%

-----

----

Pembentukan Kelembagaan,

manajemen dan operasional

Kelembagaan

7,5%

7,5%

-----

----

Pengembangan

Masyarakat /

SDM

Pelatihan keterampilan ---- ---- 10 % 10 %

Pengembangan

Usaha Kecil &

Menengah

Pelatihan Pengembangan Usaha

dan pemberian kredit lunak untuk

modal usaha

----

----

30 %

30 %

Perbaikan

rumah

Perbaikan dapur, KM/WC,

sambungan air bersih, pengurusan

IMB

----

----

30 %

30 %

Total persentase alokasi dana

30 %

30 %

70 %

70 %

Sumber: Booklet Umum, KIP-K 2002-2003, Tim Pendamping Masyarakat,

Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Ketrangan : --- = tidak ada rencana maupun pelaksanaan

Catatan : a. alokasi dana untuk hibah, ko,posisinya tidak kaku dan dimungkinkan

terjadinya perbedaan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya dan me

rupakan alokasi maksimum. Sisa dana hibah dapat dipindahkan ke

alokasi dana bergulir / pinjaman.

b. alokasi dana bergulir / pinjaman tidak dapat dipindahkan untuk dana

hibah

Menyimak tujuan baik KIP-K awal maupun kelanjutannya adalah sesuai

dengan tujuan MDG Indonesia ( Indonesia’s Mellenium Development Goals),

utamanya poin 1,2 dan 7 . Adapun poin 1.dari MDG Indonesia adalah

mennggulangi kemiskinan dan kelaparan. Poin 2. mencapai pendidikan dasar

90

untuk semuanya. Sedangkan poin 7. adalah memastikan keberlanjutan lingkungan

hidup.dengan target: a. memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

dengan kebijakan dan program nasional, b. penurunan sebesar separuh penduduk

tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta

fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015, c. mencapai perbaikan yang berarti

dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Perbedaan antara KIP awal dengan KIP Komprehensif (Laboratorium Perumahan

dan Pemukiman ITS dan LPM ITS , 2000: V-13) adalah:

KIP awal lebih diarahkan pada perbaikan prasarana fisik baik rumah

maupun lingkungan kampung untuk peningkatan kesehatan msyarakat dan

aktifitas penduduk yang berakibat meningkatkan ekonomi penduduk kampung.

Sedangkan KIP Komprehensip adalah suatu program pembangunan yang

bertujuan meningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang berorientasi pada

pembangunan fisik dan non fisik

Sasaran pelaksanaan KIP-K mulai dari 1998/1999, tahun 2001, tahun 2002

dan tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 1998/1999, program KIP-K dilaksanakan di 15 Kelurahan :

1. Krembangan Utara

2. Medokan Ayu

3. Gunung Anyar Tambak

4. Pacar Kembang

5. Semolowaru

6. Karah

7. Wonokromo

8. Jemur Wonosari

9. Jajar Tunggal

10. Pakis

11. Gadel

12. Sememi

13. Bangkingan

14. Simokerto

91

15. Gundih

Pada Tahun 2001 dilaksanakan di 4 Kalurahan

1. Sumur Welut

2. Penjaringan Sari

3. Nginden Jangkungan

4. Kejawan Putih Tambak

Pada Tahun 2002 dilaksanakan di 6 Kelurahan :

1. Tembok Dukuh

2. Banyu Urip

3. Kupang Krajan

4. Simolawang

5. Sidotopo Wetan

6. Wonorejo

Pada Tahun 2003 dilaksanakan di 8 Kelurahan :

1. Kenjeran

2. Keputih

3. Sukolilo

4. Gading

5. Pegirian

6. Pagesangan

7. Tandes Lor

8. Tandes Kidul

Dalam realisasi Program Perbaikan Lingkungan KIP-K ternyata tidak semua

program terlaksana. Pada periode Tahun 1998/1998 (Tabel 2.3), hampir semua

program Perbaikan Lingkungan terlaksana kecuali program penghijauan dan

pertamanan tidak terlaksana.

Pada Tahun 2001 semua program Perbaikan fisik Lingkungan terlaksana kecuali

pembangunan/perbaikan MCK Pada Tahun 2002 dan Tahun 2003 semua

program Perbaikan Lingkungan dilaksanakan. Sekalipun perbaikan/pembangunan

jalan kampung, perbaikan/pembangunan saluran/gotkampung, perbaikan/

pembangunan persampahan, pembangunan pertamanan jumlahnya lebih banyak

92

dibanding realisasi program pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun

2002 dan tahun 2003, perbaikan MCK lebih kecil dibandingkan dengan tahuntahun

sebelumnya.

Tabel 2.3.

REALISASI PROGRAM PERBAIKAN FISIK LINGKUNGAN

KIP-K Di KOTA SURABAYA TAHUN 1998-TAHUN 2003

Perbaikan Tahun Fisik Lingkungan

JK (m2) SK (m2) PS (m2) MCK (unit) T/P (unit)

1998/1998

7.224,60

5.484,00

1.241

10

0

2001

1.997.00

1.166.00

148

0

2

2002

6.528.50

541.00

211

3

305

2003

2.442.37

1.099.70

666

2

2..408

Sumber : Yayasan Kampung dan KSU di 33 Kelurahan

Keterangan : JK = Jalan Kampung

SK = Saluran/Got Kampung

PS = Persampahan

MCK = Mandi, Cuci, Kakus

T/P = Taman/Penghijauan

Pada Program Pengembangan Masyarakat tidak semua program

terlaksanakan Pada Tahun 1998/1999 semua program Pengembangan Masyarakat

terlaksana. Namun pada Tahun 2001 Pelatihan Kesehatan Lingkungan tidak

terlaksana Pada Tahun 2002 ada dua program yang tidak terlaksana yaitu;

Pelatihan Kesehatan Lingkungan dan Pelatihan Usaha Kecil. Sementara ada 3

program yaitu; Kursus Keterampilan, Pelatihan Kesehatan Lingkungan dan

Pelatihan Usaha kecil yang tidak terlaksana pada tahun 2003. Kegiatan terbanyak

dari periode 1998/199, tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 adalah pemberian

kredit usaha. Kursus keterampilan terbanyak hanya dilaksanakan pada periode

tahun 1998/1999 dan pada Tahun. 2003 bahkan tidak dilaksanakan. Realisasi

93

Program Pengembangan Masyarakat KIP-K tahun 2002 dan 2003 dapat dilihat

pada Tabel 2.4. pada halaman 93.

Tabel 2.4.

REALISASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

KIP-K DI SURABAYA

TAHUN 1998/1999, TH..2001,TH.2002, TH.2003

Pengembangan Tahun Masyarakat

KUK

(unit)

KK

(unit)

P-Lbg

(Kegiatan)

P-KL

(Kegiatan)

P-UK

(Kegiatan)

1998/1999

2.112

609

59

41

3

2001

604

12

11

0

2

2002

1.598

13

13

0

0

2003

2.438

0

8

0

0

Sumber : Yayasan Kampung dan Ksu di 33 Kalurahan.

Keterangan : KUK = Kredit Usaha Kecil

KK = Kursus Keterampilan

P-Lbg = Pelatihan Kelembagaan

P-KL = Pelatuhan Kesehatan Lingkungan

P-UK = Pelatihan Usaha Kecil

Seperti halnya program Perbaikan Fisik Lingkungan dan Pengembangan

Masyarakat dalam KIP-K, Program Manajemen Lahan dan Perbaikan Rumah

tidak semua program yang direncanakan terlaksana. Pada Tahun 1998/1999,

semua program terlaksana. Pada tahun-tahun selanjutnya selalu ada program yang

tidak terlaksana.

Pada Tahun 2001, program bantuan pengurusan IMB tidak terlaksana. Pada

Tahun 2002 sebagaimana Tahun 1998/1999 semua program terlaksana.

Sebaliknya pada Tahun 2003 ada tiga program yang tidak terlaksana, yaitu

program bantuan pengurusan sertifikat dan bantuan pengurusan IMB serta

94

program perbaikan dapur tidak terlaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 2.5. pada halaman 94.

Tabel 2.5.

REALISASI PROGRAM MANAJEMEN LAHAN DAN

PERBAIKAN RUMAH KIP-K DI SURABAYA TH.1998/1999,

TH. 2001, TH.2002, Th.2003

Managjemen

Lahan

Perbaikan Tahun Rumah

ST

(persil)

IMB

(persil)

PR

(unit)

PD

(unit)

PMCK

(unit)

SAB

(unit)

1998/1999

1.035

264

1.507

236

245

588

2001

17

0

145

26

13

60

2002

16

3

117

27

21

72

2003

0

0

77

0

1

2

Sumber : Yayasan Kampung dan KSU di Surabaya

Keterangan : ST = Bantuan Pengurusan Sertifikat Tanah

IMB = Bantuan Pengurusan IMB

PR = Perbaikan Rumah

PD = Perbaikan Dapur

PMCK = Perbaikan MCK

2.1.9. Teori Kesehatan Lingkungan

Lingkungan Hidup menurut U.U. RI. Nomer 23 Tahun 1997 tentang

pengelolaan lingkungan hidup, (Mukono, 2000: 8) adalah:

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk

hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lainnya

Kesehatan lingkungan pada permukiman atau perumahan sangat dipengaruhi oleh

kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, tradisi/kebiasaan, suku geografi dan kondisi

lokal.(Mukono, 2000: 155). Selanjutnya menurut Mukono, selain itu lingkungan

permukiman / perumahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan

95

kualitas lingkungan pemukiman tersebut, yaitu fasilitas pelayanan, perlengkapan,

peralatan yang dapat menunjang terselenggaranya kesehatan fisik, kesehatan

mental, kesehatan sosial bagi individu dan keluarganya.

Sementara itu Blum (1981: 4) mengemukakan teorinya bahwa kesehatan

(well-being/health) itu ditentukan oleh 4 faktor, yaitu 1. Faktor lingkungan, 2

gaya hidup (life-style), 3 faktor genetic (genetic factors) dan 4 pelayanan

kesehatan (medical care services). Di negara-negara yang sedang berkembang

yang paling menentukan derajat kesehatan adalah faktor lingkungan diikuti

kemudian berturut-turut oleh faktor gaya hidup, faktor genetik dan terakhir oleh

faktor pelayanan kesehatan. Menurut Blum semakin maju dan kaya suatu

masyarakat maka faktor yang menentukan tingginya derajat kesehatan bergeser

dari faktor lingkungan menjadi faktor gaya hidup. Hal ini terbukti di negaranegara

maju di mana lingkungan hidup sudah tertata, gaya hidup merupakan

faktor terpenting yang mempengaruhi kesehatan masyarakatnya.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Ismail, (th. 2000) masalah yang dikemukakan dalam penelitiannya yang

berjudul“Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Perkampungan

Kumuh di Yogyakarta dan Surabaya_ adalah siapa yang akan ditanggulangi

(diberdayakan), jenis penanggulangan yang bagaimana yang harus diberikan.

Dalam penanggulangan tersebut instansi ataukah kelompok masyarakat, yang

mana yang harus dilibatkan serta bagaimana dan dalam apa mereka dilibatkan.

Tujuan utama penelitiannya adalah: 1 mengkaji karakteristik sosial ekonomi

masyarakat miskin perkampungan kumuh; 2 mengkaji jenis usaha yang sudah,

96

sedang dan akan dikembangkan oleh masyarakat miskin perkampungan kumuh; 3

menganalisis tingkat keberhasilan program penanggulangan kemiskinan

masyarakat perkampungan kumuh terhadap pengembangan usaha yang mereka

lakukan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep kemiskinan,

ukuran kemiskinan, kampung kumuh, pemberdayaan dan metode pemberdayaan.

Hasil studi mengungkapkan bahwa akibat krisis ekonomi, ternyata tidak hanya

kemiskinan masyarakat perkampungan kumuh saja yang harus ditanggulangi

(diberdayakan), melainkan juga masyarakat yang kena PHK dan mereka yang

tidak mempunyai pekerjaan di Kalurahan Keparakan.

Di dalam disertasinya Indrayana (2000), menganalisis Perbaikan Permukiman

berkepadatan tinggi dan yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilkan rendah dari

sisi kesehatan. Masalah yang dikemukakan adalah apakah perbaikan sarana

prasarana serta fasilitas fisik di permukiman berkepadatan tinggi serta dihuni oleh

masyarkat berpenghasilan rendah menurunkan angka kesakitan. Lebih lanjut

dianalisis juga peran serta masyarkat apakah cukup berarti di dalam menurunkan

angka kesakitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi penyakit

yang terkait dengan waterborn diseases dan airborn diseases sesudah KIP

menurun 11,50%. Semula frekuensi penyakit sebelum KIP 874 kejadian dan

setelah KIP 797 kejadian.

Hasil penelitian Masjkuri, Siti U. (1992). yang berjudul Permintaan Rumah

Susun Sederhana di Daerah Tingkat II Kota Surabaya, menunjukkan bahwa

rumah susun yang dijual bebas kurang diminati masyarakat miskin, karena selain

harga tidak terjangkau juga dianggap kurang nyaman untuk ditempati (terlalu

sempit). Sementara rumah susun sewa serta pengganti dari pemerintah sebagian

97

(27 %) dialih hunikan oleh penghuninya kepada orang lain, dan kemudian mereka

pindah berkumuh di tempat lain. Kondisi seperti ini disebabkan secara ekonomi

mereka tidak mampu untuk menanggung biaya-biaya perumahan yang harus

ditanggung. Sehingga program penempatan penduduk menjadi penggusuran

secara tidak sengaja dan tidak kentara.

Hadi, (2003 ) dalam skripsinya yang berjudul Permintaan Rumah Susun Sewa

Waru Gunung, menyatakan dalam hasil penelitiannya ternyata harga (biaya hak

hunian) sangat dominan mempengaruhi permintaan rumah susun sewa tersebut.

Di dalam kenyataannya rumah susun sewa banyak yang dialih hunikan dengan

imbalan sejumlah uang, imbalan inilah yang dominan mempengaruhi permintaan

rumah susun., sehingga perlu adanya monitoring yang lebih ketat agar tidak

terjadi praktek alih huni seperti yang biasa terjadi.

Beberapa temuan dalam penelitian Ismail, (2000) yang berjudul

Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Perkotaan :

Kasus Yogyakarta dan Surabaya adalah : Kemiskinan bukan saja berdemensi

ekonomi tetapi juga berdemensi sosial, budaya dan politik. Dilihat dari demensi

ekonomi, maka pemberdayaan masyarakat miskin sehingga terangkat dari

kemiskinan sama halnya dengan pemberdayaan ekonomi mereka. Pemberdayaan

ekonomi sama artinya dengan pemberdayaan faktor-faktor produksi yang ada

pada mereka seperti tenaga kerja, kapital, tanah, keahlian dan informasi.

Selanjutnya ditemukan 99% dari responden di Yogyakarta dan Surabaya tidak

pernah mendapatkan pelatihan atas sponsor dari pemerintah dengan kondisi

semacam ini, sulit bagi masyarakat miskin di perkotaan mampu meningkatkan

potensi keterampilan mereka.

98

Hasil penelitian Masloman, (1999) dengan judul “ Pengembangan

Pemukiman RS Dan RSS Di Kotamadya Manado, menemukan kenyataan bahwa

Rumah Sangat Sederhana (RSS) Di Kota Madya Manado dipandang sebagai

barang superior bagi para konsumennya sedangkan Rumah Sederhana (RS)

menjadi barang inferior. Kenyataan menunjukkan bahwa rumah tangga konsumen

RSS adalah mereka yang berpendapatan pas–pasan. Sementara itu konsumen

yang pendapatannya berlebih berperilaku spekulatif dalam permintaan RSS. Hal

yang demikian ini memberikan kosekuensi logis, bahwa seharusnya para

pengembang perumahan lebih memprioritaskan membangun RSS daripada RS.

Wibowo, (2004) dalam tesis nya yang berjudul Kajian Partisipasi Masyarakat

Dalam Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Dan Nelayan (P2K2PN)

mengemukakan bahwa Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dan

Nelayan di Kota Bandung belum memadai, untuk itu penelitian nya ditujukan

untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam P2K2PN. Hasil dari

penelitiannya adalah: pelaksanaan P2K2PN belum mencapai tujuan dalam

melibatkan masyarakat secara aktif mulai tahap perencanaan sampai pengelolaan..

Sebagian besar masyarakat kurang aktif berpartisipasi pada tahap program, hal ini

dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan dari pelaku program yang meliputi

pemerintah, pelaksana, Fasilitator dan masyarakat.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Turua, (1992) dengan judul

“Pengaruh Urbanisasi Pemukiman Penduduk Kelurahan Asano Kecamatan

Abepura“ Irja, adalah penduduk yang berasal dari desa sebagian besar

berpendidikan rendah dan bekerja di sektor pertanian. Setelah tinggal di kota, 50

% dari mereka masih bekerja di sektor yang sama yaitu pertanian dan menjadi

99

buruh dan berpenghasilan rendah. Secara umum penduduk pendatang sulit untuk

bersaing dengan cara hidup masyarakat kota. Rumah tinggal yang ditempati bila

dilihat dari segi kondisi fisik rumah tinggal dan dukungannya terhadap kesehatan

sangat memprihatinkan, amat sederhana dan kurang memenuhi syarat.

Akbar, (2001), di dalam tesis nya mengkaji sejauh mana Program P3DT

terhadap interaksi desa kota melalui 4 aspek kemudahan masyarakat di dalam: 1

melakukan pergerakan ke kota; 2 Pemasaran komoditas pertanian; 3 Memperoleh

input produksi pertanian, dan 4 memperoleh produk industri perkotaan. Hasil dari

penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat yang positif

dari program P3DT yang telah dilaksanakan di desa-desa tertinggal.

Tujuan dari penelitian Sunarti (2001), yang berjudul Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada

Kelompok yang dituangkan ke dalam tesisnya adalah: membuat usulan dalam

upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2BPK

khususnya di Kota Semarang. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa Program

P2BPK kurang berhasil. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat

tentang pembangunan rumah, penghasilan yang pas-pasan, pola jam kerja yang

tidak teratur sehingga mereka tidak mempunyai waktu luang. Untuk itu usulan

yang diusulkan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga

tingkat pengendalian dalam penuh, maka masyarakat perlu diberi

pendidikan dan pelatihan tentang pembangunan perumahan, masyarakat ikut

bertanggung jawab melakukan kegiatan yang telah disepakati bersama,

masyarakat meluangkan waktunya untuk membangun rumah .

100

Dalam penelitiannya Tjitroresmi (1998) ingin mengetahui kondisi sosial

ekonomi masyarakat miskin perkampungan kumuh didalam memenuhi kebutuhan

pokok rumah tangganya.Temuannya menunjukkan bahwa pada tahun 1998, 35%

masyarakat Perkampungan kumuh di Surabaya berpendapatan di bawah Rp

150.000,- sebulan, sementara itu hanya 25% dari mereka yang pengeluarannya

dibawah Rp 150.000,-. Dengan demikian sebagian masyarakat ada yang

pengeluarannya lebih tinggi daripada pendapatannya. Kesimpulan yang ditarik

dari hasil penelitiannya mengenai masyarakat miskin adalah adanya beberapa tipe

orang miskin; yaitu 1. orang yang miskin karena memang serba kekurangan atau

menderita kemiskinan sejak muda sampai tua. 2. Orang yang miskin secara

periodik (musiman). 3. Ada orang miskin yang pasrah pada nasib dan keadaan

karena memang setiap mencoba usaha baru selalu gagal. 4 ada juga orang yang

walaupun dalam kondisi krisis ekonomi yang cenderung menurunkan pendapatan,

mereka masih bisa bertahan hidup dengan berbagai cara dan upaya.